Penyelesaian Konflik dan Identitas Masyarakat Adat Perlu Keberpihakan Pemerintah

Oleh Testi Priscilla
27 Februari 2020 - 15:21 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengkajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan atau YPPMMA-KT, Simpun Sampurna mengatakan penyelesaian konflik dan identitas masyarakat adat perlu keberpihakan dari pemerintah, terutama bupati dan wali kota.

"Konflik dan identitas masyarakat adat di wilayah Kalimantan Tengah ini semakin menguak dan sulit diselesaikan. Akan semakin sulit diselesaikan jika tidak ada keberpihakan dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota yang berada di tingkat kabupaten dan kota," kata Simpun saat ditemui bersama Sekretaris YPPMMA-KT, Eddy Taufan di Kantor Jalan Taurus I No 240 Palangka Raya, Kamis, 27 Februari 2020.

Pengakuan masyarakat hukum adat ini menurut Simpun sudah dilindungi undang-undang dan diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 15 Lampiran Undang-Undang tentang Pembagian Kewenagan Pemerintahan Daerah.

"Ada juga Pedoman untuk Penetapan Masyarakat Hukum Adat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di sana ditulis sangat jelas," bebernya.

Sementara untuk pemerintah provinsi dalam UU No 23 Tahun 2014 memiliki Kewenangan pentapan yang berada lintas Kabupaten dan atau Kota, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Sementara yang bukan lintas Kabupaten/Kota berada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota sebagai leading sector bersama camat sebagai identifikasi masyarakat hukum adat.

"Dalam penetapan masyarakat hukum adat adalah tidak mengenal kawasan hutan, untuk penetapannya sementara bagi wilayah masyarakat hukum adat yang berada di kawasan hutan setelah mendapat penetapan maka harus diajukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota Kepada Menteri dan segera mengajukan raperda baik provinsi, atau Kabupaten dan kota tergantung wilayah yang masuk kawasan hutan," bebernya.

Jika wilayah masyarakat hukum adat berada di dalam Areal Penggunaan Lain atau APL Cukup SK gubernur dan bupati atau wali kota, tidak perlu peraturan daerah. Sementara kalau wilayah adatnya masuk kawasan hutan tetap dilakukan penetapan oleh Gubernur dan Bupati atau Wali Kota sesuai kewenagannya, hanya saja harus diusulkan pembuatan Peraturan Daerah sesuai Kabupaten dan Kota atau lintas kabupaten dan kota," jelasnya. (TESTI PRISCILLA/B-6)

TAGS:

#Konflik #Masyarakat Adat #Identitas Masyarakat

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

BPBD Kotim Simulasi Penanganan Gempa Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana

26 April 2024 - 19:40 WIB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan simulasi penanganan gempa dalam rangka memperingati hari kesiapsiagaan bencana.

Perhitungan Iuran PPU PN RSUD Kapuas Disosialisasikan

26 April 2024 - 19:30 WIB

Perhitungan Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN) RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas disosialisasikan oleh Tim BPJS Kesehatan Cabang Kuala Kapuas.

Angka Prevalensi Stunting Turun, Kadinkes Kalteng Sebut Berkat Kerja Keras Bersama

26 April 2024 - 19:20 WIB

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), pada tahun 2023 angka prevalensi stunting di Kalteng mengalami penurunan.

Prevalensi Stunting di Kapuas Terus Ditekan

26 April 2024 - 19:10 WIB

Prevalensi stunting di wilayah Kabupaten Kapuas terus ditekan agar angkanya dapat semakin turun.

Menteri PPPA: Perempuan Jadi Aset Penting Pembangunan Bangsa

26 April 2024 - 19:00 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa perempuan merupakan aset penting dalam pembangunan bangsa, karena perempuan memiliki potensi luar biasa yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

Pj Bupati Seruyan Kunjungi BBSPJIKB Yogyakarta

26 April 2024 - 18:55 WIB

Penjabat (Pj) Bupati SeruyanDjainuddin Noor mengunjungi Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) di Yogyakarta.

Dewan Minta Pengembangan Potensi di DAS Barito Jadi Prioritas

26 April 2024 - 18:50 WIB

Anggota DPRD Kalteng, Purman Jaya meminta pengembangan potensi yang ada di wilayah DAS Barito agar dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi maupun kabupaten.

Polisi Amankan Dua WNA Amerika Aniaya Pecalang di Bali

26 April 2024 - 18:45 WIB

Kepolisian Sektor Kuta mengamankan dua orang warga negara Amerika yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pecalang (petugas keamanan desa) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Mendagri Tekankan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau

26 April 2024 - 18:40 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan soal pentingnya pembangunan berkelanjutan menuju ekonomi hijau.

Kaesang Lihat Dinamika Politik Sebelum Tentukan Maju di Pilkada

26 April 2024 - 18:35 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyebut bakal melihat terlebih dahulu dinamika politik di daerah guna menentukan maju atau tidak dirinya di ajang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia