Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pakai Data 2015, Masyarakat Keluhkan Bantuan Sosial

  • Oleh Naco
  • 15 Mei 2020 - 14:40 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol menyebutkan masyarakat saat ini banyak mengeluhkan soal bantuan sosial. Terlebih data yang digunakan saat ini justru dari 2015 lalu.

"Secara umum, khususnya di Kecamatan MB Ketapang sangat banyak masyarakat miskin yang masih tidak memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik itu dari pusat, provinsi maupun kabupaten,” ujar Gaol, Jumat, 15 Mei 2020.

Ia juga mencatat tiap desa menyampaikan hal yang sama bahwa  terkait bantuan sosial berupa sembako atau uang tunai sampai dengan saat ini sama sekali belum ada diterima oleh masyarakat.

Sementara pemerintah desa juga nampak kesulitan untuk menunjukan terkait data-data calon pemerima bantuan baik dari program PKH, BST atau BNPT.

"Aparatur desa mengaku bahwa sejak awal tidak mengetahui maupun dilibatkan tentang pendataan warganya oleh pihak Dinas Sosial, mereka juga tidak pernah di libatkan dalam survei daftar nama calon penerima bansos dari pemerintah," ucap Politisi Demokrat ini.

Tidak jarang lanjut Gaol, hal ini sering kali menjadi bahan komplain warga kepada pemerintah desa dikala warga lain mengetahui yang masuk data penerima bantuan dari pemerintah justru warga yang lebih memiliki ekonomi yang bagus bahkan ada yang punya gedung walet.

"Mirisnya lagi ada beberapa warga yang sudah meninggal namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan dari pemerintah, bahkan ada juga yang double mendapat bantuan di mana dalam satu keluarga masuk suami dan istri dapat bantuan," tukasnya.

Dijelaskannya, setelah pihaknya bersama anggota DPRD dapil I mencoba menelusuri lebih jauh terkait semerawutnya data calon penerima bantuan pemerintah tersebut di sana terungkap bahwa data yang digunakan justru data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015. 

"Saya tidak habis pikir bagaimana kacaunya daerah kita dalam sistem survei dan pendataan masyarakat miskin ini jika sistem kerja pemerintah seperti itu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu banyak sekali ditemukan dan belum menerima bantuan apapun," pungkasnya.(NACO/B-5)

Berita Terbaru