Pemkab Gunung Mas dan Kejari Tandatangani MoU Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

  • Oleh Hendra
  • 06 Juli 2020 - 19:05 WIB

BORNEONEWS,  Kuala Kurun - Pemkab Gunung Mas dan Kejaksaan Negeri atau Kejari setempat telah resmi melakukan penandatanganan MoU tentang Penanganan Masalah Hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Gunung Mas, Jaya S Monong dan Kepala Kejari, Antony di ruang rapat lantai I kantor bupati setempat, Senin, 6 Juli 2020.

Dalam sambutannya, Jaya S Monong mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Gunung Mas karena sudah banyak membantu dalam pemberian pendampingan dan bantuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

"Kesepakatan bersama ini perlu kita apresiasi. Pasalnya, ini adalah tujuan yang mulia untuk terus membina dalam pemberian bantuan pada saat penyelesaian masalah yang dihadapi Pemkab Gunung Mas, baik diluar atau di dalam pengadilan," ucapnya. 

Ia menjelaskan kesepakatan yang telah disepakati  tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak 2017 yang lalu, namun hari ini telah dibuat lagi kesepakatan yang baru sebagai langkah perpanjangan dalam batas waktu yang ditentukan. 

Substansi kesepakatan bersama tersebut, sebagai penegasan bahwa pemerintah akan selalu transparan, efektif serta efisien dalam pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai fungsi pendampingan kedepannya, terlebih saat pandemi covid-19.

"Dalam pencegahan dan memutuskan mata rantai penyebaran covid-19, seluruh pihak tahu,  bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) yang cukup besar. Sebab itu perlu adanya pendampingan dari Kejari Gunung Mas," jelasnya. 

Menurutnya pendampingan diberikan tersebut perlu juga dipahami, bahwa pendampingan itu sebagai langkah control govemment, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang menggunakan pendanaan dari APBD tidak terjadi kesalahan yang bisa mengakibatkan tindak pidana korupsi atas dana yang digunakan. 

"Untuk itu melalui kesepakatan bersama ini, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 6 telah dibuka ruang kepada masing-masing kepala perangkat daerah, dalam pelaksanaan kegiatan sebagai yang dimaksud ayat 1 dapat ditindaklanjuti dengan bentuk perjanjian kerjasama atau surat kuasa khusus sebagaimana pada ayat 3," tuturnya. (HENDRA/B-5) 

Berita Terbaru