Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Nilai Pelayanan Menjadi Refleksi Perwajahan Jaminan Sosial

  • Oleh Testi Priscilla
  • 09 Juli 2020 - 12:11 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Guntur Witjaksono mengatakan pelayanan merupakan refleksi perwajahan dari jaminan sosial.

"Sejak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bertugas di 2016, pelayanan menjadi perhatian karena Dewan Pengawas menilai bahwa sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tentu pelayanan merupakan proses yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya, Kamis, 9 Juli 2020.

Hal ini disampaikannya dalam Webinar Pelayanan Tanpa Kontak Fisik "One To Many" di Era New Normal yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom dan Live di Youtube.

"Salah satunya ialah kami membentuk satu komite khusus untuk pelayanan yaitu Komite Pelayanan dan Perluasan Kepesertaan yang juga diketuai oleh Dewan Pengawas karena kita anggap ini bisa merefleksikan bagaimana mewakili suara-suara peserta," tuturnya.

Dewan Pengawas juga melihat pelayanan sangat krusial karena memang pelayanan yang dilakukan PT Jamsostek ialah melayani orang yang sedang susah, datang ke kantor tentu dengan harapan ada kenyamanan, kepastian, dan tentu bagi kita juga harus memberikan proses jaminan sosial.

"Produk yang baik namun dengan pelayanan yang jelek saya rasa tidak akan berhasil, tetapi sebaliknya dengan pelayanan yang baik maka programnya akan dilancarkan lalu orang akhirnya mencintai," bebernya.

Hadir pula sebagai Keynote Speaker, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto serta para Speaker Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono dan Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif.

Sementara hadir sebagai Penanggap, ada Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Indsutrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya, Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II, Moch Ihsanuddin, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Paulus Agung Pambudhi, serta Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida. (TESTI PRISCILLA/B-6)

Berita Terbaru