Pemerintah Hapus Pasal Tentang Pers di RUU Cipta Kerja

Oleh Teras.id
12 Juli 2020 - 11:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi menghapus pasal mengenai pers yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja. Hal ini dipastikan setelah pemerintah bertemu dengan Badan Legislasi DPR RI, Jumat, 10 Juli 2020.

"Bahwa pengaturan mengenai pers dikembalikan ke UU eksisting (UU Pers)," ujar Anggota Baleg Achmad Baidowi saat dikonfirmasi Tempo, Sabtu, 11 Juli 2020.

Dalam rekaman video rapat pemerintah dengan Baleg, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, mengatakan dua pasal yang dicabut adalah terkait dengan masalah penanaman modal dan sanksi.

Hal ini merujuk pada Pasal 87 terkait penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal dan pasal 3 yang menyebut perusahaan pers yang melanggar pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 dikenai sanksi administratif.

"Kami sudah diskusi dengan berbagai stakeholder. Kalau diperkenankan usulan di pasal 87 tadi kami tarik kembali," kata Susiwijono dalam rapat tersebut.

Ia mengatakan dari hasil diskusi dengan beberapa pihak, undang-undang eksisting terkait pers dinilai sudah cukup. Artinya, perubahan yang awalnya mereka cantumkan dalam draf awal RUU Cipta Kerja akan dihapus dan akan kembali ke undang-undang yang sudah ada.

Menanggapi ini, Ketua Baleg Supratman Andi Atgas kemudian menyampaikan persetujannya. Para anggota Baleg juga nampak memberikan persetujuan saat dimintai pendapat oleh Supratman.

Supratman mengatakan Baleg DPR RI juga telah berkomunikasi dengan Dewan Pers hingga berbagai ikatan jurnalis terkait pasal pers di RUU Cipta Kerja. Hasilnya, dua pasal itu disepakati akan dihapus. "Kita juga menginginkan hal yang sama yang berkaitan dengan pers itu dikembalikan ke Undang-Undang eksisting," kata Supratman.

(TERAS.ID)

TAGS:

#RUU Cipta Kerja #Omnibus Law #Pers

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jaksa se-Asia Tenggara Berkumpul Bentuk Entitas Jaksa se-ASEAN

26 April 2024 - 12:00 WIB

Jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk membentuk badan atau entitas sebagai wadah mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Perbaikan Nilai MCP dan SPI

26 April 2024 - 11:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menko PMK Tekankan Pentingnya Masyarakat Miliki Sikap Siap Siaga

26 April 2024 - 11:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap siap siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Sekda Kalteng Harap Seminar Bisnis Perkaya Wawasan Kewirausahaan

26 April 2024 - 11:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin memberikan respon positif terkait pelaksanaan Seminar Bisnis dan Parade Coaching Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pakar USU Minta Pemerintahan Presiden Terpilih Fokus Habisi Korupsi

26 April 2024 - 11:20 WIB

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edi Yunara meminta pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka fokus menghabisi korupsi seperti janji kampanye mereka.

Indeks SPI Palangka Raya Dinilai Masuk Kategori Rentan

26 April 2024 - 11:10 WIB

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Palangka Raya hanya mencapai 71,19 dan masuk dalam kategori rentan.

BNPB: 14.045 Jiwa Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro

26 April 2024 - 11:00 WIB

Sebanyak 14.045 jiwa yang terdiri atas 6.842 laki-laki dan 7.044 perempuanterdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

Komunitas Utama Ekspor Kalteng Masih Batu Bara, Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Zirkonium

26 April 2024 - 10:45 WIB

Komoditas utama ekspor Kalimantan Tengah selama Februari 2024 adalah batu bara pada kelompok bahan bakar mineral, minyak kelapa sawit pada kelompok lemak dan minyak hewani/nabati, dan bijih zirkonium pada kelompok bijih, kerak, dan abu logam. "Dibanding bulan sebelumnya, terjadi peningkatan dan penurunan nilai ekspor pada sejumlah kelompok komoditas," kata Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalteng, Eko Marsoro pada Jumat, 26 April 2024.

Kemenkes : Kebutuhan Transportasi Umum Ramah Lansia Cukup Tinggi

26 April 2024 - 10:30 WIB

Anggota Kelompok Kerja Kesehatan Lanjut Usia Kemenkes Prof Dr. Tri Budi W Rahardjo, drg. MS mengatakan kebutuhan layanan profesional, termasuk angkutan umum, yang ramah terhadap lanjut usia (lansia) di Indonesia masih tinggi.

Palangka Raya Zona Hijau Pencegahan Korupsi

26 April 2024 - 10:15 WIB

Kabar menggembirakan datang dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia