Akademisi: Sawit dan Masyarakat Adat Bisa Berdampingan

Oleh ANTARA
26 September 2020 - 01:01 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sejumlah kalangan menyatakan perkebunan sawit dan masyarakat adat sama-sama saling membutuhkan dalam rangka kegiatan pembangunan ekonomi di daerah dan Indonesia sehingga dapat berdampingan.

Akademisi dari IPB University DR Sudarsono Soedomo di Jakarta, Jumat menyatakan, perkebunan kelapa sawit dan masyarakat adat sebaiknya tidak perlu dipertentangkan.

"Masyarakat adat tidak ingin konflik dengan siapapun, termasuk dengan pengembang kebun sawit. Banyak pula masyarakat adat yang menjadi bagian dalam pengembangan kebun sawit," katanya dalam dialog webinar bertemakan "Merawat Industri Sawit di Tengah Isu Masyarakat Adat".

Menurut dia, persoalan hutan adat dan perkebunan terjadi akibat ketidakjelasan regulasi, dalam hal ini, Kementerian LHK tidak boleh bekerja sendiri, namun perlu melibatkan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN.

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan dengan luasnya dampak dan manfaat dari industri kelapa sawit bagi Indonesia, maka keberadaan dan hubungan masyarakat hukum adat dengan kelapa sawit merupakan kenyataan yang harus menjadi bagian bagi pengembangan praktik berkelanjutan.

"Harus diakui, kelapa sawit merupakan komoditas paling efisien dan tinggi produktivitas sampai sekarang," ujarnya.

Dalam konteks masyarakat adat dan kebun sawit harus ada perubahan perspektif tidak sebatas melihat masalah, tapi temukan solusi Karena sawit juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Di sisi lain, perlu penyediaan ruang hidup bagi masyarakat adat yang proporsional dan berkekuatan hukum," katanya.

Senada dengan itu, Ketua Borneo Forum Totok Dewanto menyatakan masyarakat adat dengan perkebunan kelapa sawit tidak perlu dipertentangkan karena perkebunan itu bertujuan menyejahterakan dan sebagian besar lahan perkebunan kelapa sawit juga dimiliki oleh masyarakat termasuk masyarakat adat.

Sementara itu, berkaitan dengan pembahasan RUU Masyarakat Adat, pengamat hukum kehutanan Sadino menyatakan pemerintah sebaiknya melihat RUU ini lebih jeli karena berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, akibat mayoritas lahan yang diklaim sebagai wilayah adat juga masuk sebagai klaim kawasan hutan oleh KLHK.

TAGS:

#Akademisi #Masyarakat Adat #Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan Masih Jadi Tujuan Utama Ekspor Kalteng

26 April 2024 - 14:10 WIB

Negara tujuan utama ekspor Kalimantan Tengah pada Februari 2024 adalah Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan.

Menkominfo Minta Dukungan Masyarakat Bantu Berantas Judi Online

26 April 2024 - 14:00 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi meminta dukungan masyarakat untuk membantu memberantas judi online dengan melaporkan apabila menemukan situs judi yang masih aktif.

TPS 3R di Palangka Raya Berjalan Efektif, Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

26 April 2024 - 13:50 WIB

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya, Yuseran mengatakan TPS-3R telah berfungsi dengan baik. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kemenkominfo Jajaki Kerja Sama Sektor TIK dengan Papua Nugini

26 April 2024 - 13:40 WIB

Kementerian Komunikasi dan Informatika menjajaki kerja sama sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan Papua Nugini.

Kinerja SSMS Tahun 2023 Telah Penuhi Target yang Ditetapkan

26 April 2024 - 13:30 WIB

Produksi CPO di PT Sawit Sumbermas Sarana atau SSMS Tbk tahun 2023 mencapai 518.819 MT, atau meningkat sebesar 2,11 persen dari hasil produksi tahun 2022 sebesar 508.100 MT. Perseroan mencatat Oil Extraction Rate atau OER tahun 2023 mencapai 22,12 persen, sedikit turun sebesar 0,81 persen dibandingkan OER tahun 2022 yang tercatat 22,30 persen

Menkominfo Dorong Intensifkan Promosi World Water Forum ke-10

26 April 2024 - 13:20 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong kementerian dan lembaga terus meningkatkan komunikasi publik dan promosi World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan berlangsung di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Faridawaty Turut Berduka Cita Meninggalnya Ade Supriadi

26 April 2024 - 13:10 WIB

Calon Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih pada Pemilu 2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ade Supriadi, SP., MH telah meninggal dunia pada Jumat, 26 April 2024.