Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ini Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Kerja Sosial dan Denda Administrasif Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Oleh Wahyu Krida
  • 07 Oktober 2020 - 17:01 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sekda Kotawaringin Barat (Kobar) Suyanto menjelaskan sanksi yang diterapkan pada pelanggar protokol kesehatan dalam Perbup Nomor 54 Tahun 2020 sifatnya adalah sanksi administrasif dan bukan masuk ranah pidana.

"Karena itulah dalam pemberlakuan sanksi pada pelanggarnya tidak diperlukan adanya pengadilan. Jadi bila petugas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menemukan adanya warga atau pemilik kantor dan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan bisa langsung memberikan sanksi," jelasnya.

Menurutnya dalam penerapan sanksi berupa kerja sosial dan denda administratif tentunya petugas telah menyiapkan sarana dan lokasinya.

"Bila petugas mendapati pelanggar protokol kesehatan yang tentunya disetai bukti, maka PPNS disiapkan membuat berita acara untuk menjelaskan yang bersangkuta melanggar pasal apa," jelasnya.

Lalu peralatan, lokasi dan sarana penyetoran denda administratif juga telah disiapkan. "Lokasi tempat kerja sosial dan beserta peralatan  tentunya sudah disiapkan. Saat pelanggar melakukan kerja sosial juga dikawal petugas untuk memastikan bahwa pelanggar bisa benar-benar bekerja. Jangan sampai misalnya disanksi kerja sosial di membersihkan lokasi makam, pelanggar tersebut hanya duduk-duduk sambil merokok," jelasnya.

Kemudian saat pelanggar sedang melaksanakan sanksi kerja sosial petugas memantau dan mendokumentasikan pelanggar tersebut.

"Nantinya dokumentasi ini dijadikan bukti bagi pelanggar bahwa dirinya telah melaksanakan saksi dan bisamengambil surat identitas apapun yang sementara ditahan petugas," jelasnya.

Sedangkan yang berkaitan dengan penyetoran denda administratif ada prosedur yang dibuat sehingga pelanggar tidak membayarkan uang secara langsung pada petugas.

"Pelanggar menyetorkan uang denda tersebut ke kas daerah dan bukti setor itulah yang digunakan untuk mengambil identitas yang sementara ditahan," jelasnya. (WAHYU KRIDA/B-6)

Berita Terbaru

92 ASN Pemko Palangka Raya Lulus Pelatihan GTA dengan 3 Program

92 ASN Pemko Palangka Raya Lulus Pelatihan GTA dengan 3 Program

  • 02 Mei 2024 - 10:00 WIB
Terzic Terkesan Dengan Performa Sancho

Terzic Terkesan Dengan Performa Sancho

  • 02 Mei 2024 - 09:45 WIB
Dewan Minta Pemko Perluas Jalur Pengawasan Penjualan Gas 3 Kg

Dewan Minta Pemko Perluas Jalur Pengawasan Penjualan Gas 3 Kg

  • 02 Mei 2024 - 09:30 WIB
Garuda Indonesia Catat Pendapatan Usaha Tumbuh Positif di Kuartal I

Garuda Indonesia Catat Pendapatan Usaha Tumbuh Positif di Kuartal I

  • 02 Mei 2024 - 09:15 WIB
Parma Promosi ke Serie A Setelah Bermain Imbang 1-1 Lawan Bari

Parma Promosi ke Serie A Setelah Bermain Imbang 1-1 Lawan Bari

  • 02 Mei 2024 - 09:00 WIB
WHO: Invasi Israel ke Rafah Bisa Jadi Bencana Kemanusiaan

WHO: Invasi Israel ke Rafah Bisa Jadi Bencana Kemanusiaan

  • 02 Mei 2024 - 08:40 WIB
Jay Idzes Cetak Dua Gol, Tapi Masih Gagal Antar Venezia Menang

Jay Idzes Cetak Dua Gol, Tapi Masih Gagal Antar Venezia Menang

  • 02 Mei 2024 - 08:20 WIB
TNI AL dan USMC Adakan Latihan Infiltrasi Seberangi Sungai di Sukabumi

TNI AL dan USMC Adakan Latihan Infiltrasi Seberangi Sungai di Sukabumi

  • 02 Mei 2024 - 08:00 WIB
Pelatih Irak Sebut Performa Indonesia di Piala Asia U-23 Tak Kebetulan

Pelatih Irak Sebut Performa Indonesia di Piala Asia U-23 Tak Kebetulan

  • 02 Mei 2024 - 07:40 WIB
Perlu Penanganan Serius Banjir di Sampit

Perlu Penanganan Serius Banjir di Sampit

  • 02 Mei 2024 - 07:20 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri