BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS di bawah Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana yang berasal dari pungutan ekspor sawit.

Hal ini dikatakan Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP-KS, Dr Sunari, yang diwakili oleh Plt Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan CPO pada BPDP-KS, Fajril Amirul dalam Kegiatan Fellowship Journalist Batch II yang dilaksanakan secara virtual atas kerjasama Jurnalisme Profesional Untuk Bangsa atau JProf dan BPDP-KS di bawah Kementerian Keuangan pada Rabu-Kamis, 21-22 Oktober 2020.

"Tugas BPDPKS dimulai dari penghimpunan dana pungutan ekspor sawit yakni jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan sumber dana yang dikumpulkan. Kinerja BPDPKS juga termasuk akuntabilitas pengelolaan dana dan hasil pengelolaan dana. Sementara kinerja BPDPKS bersama pemangku kepentingan ialah inovasi program penyaluran dana, jumlah dan serapan dana yang berhasil disalurkan, serta akuntabilitas penyaluran," kata Fajril dalam kegiatan tersebut.

Sementara kesuksesan pelaksanaan program mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan dana, hingga penyaluran dana berdampak pada peningkatan kinerja sektor sawit yang meliputi stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani, dan pengembangan industri sawit berkelanjutan.

"Sebagai dampak berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri sawit, harga CPO mengalami penurunan terus menerus dan akibatnya berdampak pada kesejahteraan Petani. Untuk memperbaiki kondisi ini dan meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, beberapa upaya strategis dilakukan," jelasnya.