Pembukaan Sekolah Hanya Bagi yang Penuhi Daftar Periksa

Oleh ANTARA
21 November 2020 - 09:01 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan dilakukan oleh sekolah yang telah memenuhi daftar periksa.

“Pembelajaran tatap muka hanya dapat dilakukan di sekolah yang memenuhi daftar isian ini. Ada enam daftar ini, sama seperti SKB sebelumnya,” ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19, Jumat 20 November 2020.

Enam ceklis yang harus dipenuhi yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih dan layak serta sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau penyanitasi tangan), mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesiapan menerapkan masker.

Memiliki thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan (yang memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko yang tinggi), dan mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.

“Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” tambah dia. Kondisi kelas dengan jarak antarsiswa minimal 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas PAUD sebanyak lima siswa, pendidikan dasar dan menengah sebanyak 18 siswa, dan SLB sebanyak lima siswa. Jadwal pembelajaran juga dilakukan dengan sistem bergiliran yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Selain itu peserta didik dan tenaga pendidik wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk atau bersin.

“Kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas krn risiko mereka jauh lebih tinggi,” tegas nya.

Kemudian, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun artinya kantin diperbolehkan beroperasi, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. “Anak-anak hanya boleh masuk belajar, lalu pulang. ini juga harus ditekankan,” terangnya.

Selain pembelajaran tidak ada lagi kegiatan selain kegiatan belajar-mengajar seperti orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid itu tidak diperbolehkan.

“Jadi maksud pesan yang terpenting di sini adalah pembelajaran tatap muka, bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat diluar normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun.”

Oleh karena itu pemantauan dari Pemda, dinas, gugus tugas daerah penting untuk memastikan protokol terjaga. Pemangku kepentingan harus mendukung hal itu dapat terlaksana.

“Jadinya dinas pendidikan kesehatan yang berhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah dengan keamanan terbaik,” imbuhnya.

Pemerintah memberikan keleluasaan pada Pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag.

Pemberian kewenangan penuh pada Pemda tersebut dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan atau desa atau kelurahan. Hal itu berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau bulan Januari 2021.

TAGS:

#Menteri Nadiem #Pembukaan Sekolah #Daftar Periksa

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Tegas Larang Aktivitas Mengemis di Jalan

16 Mei 2024 - 11:30 WIB

Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Berlianto, menegaskan bahwa aktivitas mengemis di jalan-jalan umum merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah setempat.

Pemkab Kobar Raih Juara II Stand Terbaik Kalteng Expo 2024

16 Mei 2024 - 11:20 WIB

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meraih juara II stand terbaik kategori Kabupaten dan Kota de Kalteng, pada Kalteng Expo 2024, yang digelar Pemprov Kalteng di Arena Pameran, Jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya pada 11 - 15 Mei 2024.

Polresta Palangka Raya Umumkan Motif Santri Bunuh Ustadzah

16 Mei 2024 - 11:11 WIB

Polresta Palangka Raya menggelar konferensi pers terkait kasus kematian seorang ustadzah di salah satu pondok pesantren di Palangka Raya. Korban bernama STN, berusia 35 tahun.

Begini Tanggapan Halikinnor soal Irawati Daftar ke Partai Lain Tanpa Melibatkan Dirinya

16 Mei 2024 - 11:00 WIB

Halikinnor menanggapi Irawati yang akhir-akhir intens mendaftar diri ke sejumlah partai lain tanpa melibatkan dirinya.

Dua Ruko Ludes Terbakar di Sampit

16 Mei 2024 - 10:40 WIB

Dua buah ruko milik warga di Jalan Samekto, Sampit, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ludes terbakar, Kamis, 16 Mei 2024.

Perputaran Uang di Kalteng Expo 2024 Capai Rp7,5 Miliar Lebih

16 Mei 2024 - 10:30 WIB

Perputaran uang di gelaran Kalteng Expo 2024 mencapai miliaran rupiah selama lima hari pelaksanaan pada 11 - 15 Mei di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Palangka Raya Kirim 177 Peserta FBIM Meriahkan HUT Kalteng Ke-67

16 Mei 2024 - 10:15 WIB

Dalam rangka menyambut Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Kalimantan Tengah 2024, Kota Palangka Raya resmi melepas 177 peserta yang akan mewakili daerah tersebut.

Prabowo Nilai Modal Utama Pindah Ibu Kota Harus dari Dalam Negeri

16 Mei 2024 - 10:00 WIB

Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

BI Kalteng Edukasi Masyarakat Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran

16 Mei 2024 - 09:45 WIB

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Tengah memanfaatkan gelaran Kalteng Expo2024, sebagai sarana mengedukasi masyarakat terkait digitalisasi pembayaran seperti QRIS.

Anggota DPR-DPRD-DPD Terpilih Wajib Mundur saat Maju Pilkada

16 Mei 2024 - 09:30 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih hasil Pemilu 2024 wajib mundur saat maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak November 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia