Surat yang Dikeluarkan Pihak Pertanahan Dinilai Rugikan Warga

Oleh Naco
02 Februari 2021 - 15:40 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyayangkan atas surat yang belum lama ini dikeluarkan oleh pihak pertanahan kepada salah satu perusahaan karena dinilai merugikan warga setempat.

Pihak instansi pertanahan, kata Abadi, mengeluarkan surat kepada perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur..

Menurutnya, kesepakatan itu diduga merugikan masyarakat. Sebab, dalam surat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari tahun 2021 itu, menjelaskan bahwa perusahaan tidak berkewajiban membangun plasma sebesar 20 persen.

"Alasannya karena aturan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2017, sementara SK HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan dikeluarkan tahun 2016. Ini sama saja pihak pertanahan mengeluarkan surat dengan memainkan aturan, agar melepaskan perusahaan dari kewajiban membangun lahan plasma," katanya, Selasa, 2 Februari 2021.

Masih menurut Abadi, sangat jelas di dalam surat yang dikeluarkan kepala BPN Republik Indonesia (RI) pada tanggal 26 Desember tahun 2012 yang ditujukan kepada seluruh wilayah kantor Badan Pertanahan Nasional di Indonesia.

Tentang persyaratan membangun kebun untuk masyarakat di sekitar kebun dijelaskan pada point 5 hurup A, bahwa setiap perusahan perkebunan yang mengajukan HGU wajib membangun plasma 20 persen.

"Surat ini dikeluarkan tahun 2012 sementara HGU perusahaan sawit tahun 2016 sehingga kewajiban tersebut telah tertuang di dalam sertifikat perusahaan atas lahan plasma seluas 1.080 hektare," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, untuk permasalah lahan TORA, bahwa perusahaan mengajukan pelepasan pada tahun 2015, sementara di tahun 2015 telah dikeluarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutam Alam Primer.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

"Di dalam pasal Pasal 5 ayat (1) Kawasan HPK yang akan dilepaskan untuk kepentingan pembangunan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% untuk perusahaan perkebunan, dan 20% untuk kebun masyarakat dari total luas kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan," jelas Abadi.

Bahkan, kata dia, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di Pasal 58. Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau izin isaha perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.

"Jadi saya berharap instansi penegak hukum dan Kementrian Agraria dapat menindak tegas pihak yang sengaja bermain ini. Apabila hal ini dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak negatif seperti yang terjadi beberapa tahun silam," tegasnya.

Dia kembali menyampaikan apabila hal ini dibiarkan, perusahan akan kebal hukum, sedangkan masyarakat Kotim sudah berusaha keras berjuang melatih diri untuk bisa mematuhi dan taat kepada aturan pemerintah.

"Ini bukan sesuatu yang mudah mengubah kebiasaan dari hukum rimba untuk bisa patuh dengan hukum pemerintah demi negara kesatuan Republik Indonesia," tutupnya. (NACO/B-7)

TAGS:

#Dprd Palangka Raya #Pertanahan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Paling Dicari, Rutan Palangka Raya Kembali Pasarkan Kerajinan Getah Nyatu di Galeri Dekranasda Kota Palangka Raya

29 April 2024 - 17:56 WIB

Desy Ravita dan Astri Gencari Ramadhani, Staff Subseksi Bimbingan Kerja Rutan Palangka Raya, mengantarkan enam buah kerajinan getah nyatu berbentuk perahu untuk dipasarkan setelah mendapatkan permintaan dari pihak Dekranasda Kota Palangka Raya.

Kembangkan Keterampilan, Anak Binaan LPKA Ikuti Pelatihan Dasar Komputer

29 April 2024 - 17:51 WIB

Keterampilan dasar penggunaan komputer diharapkan dapat memberikan bekal bagi anak binaan dalam menghadapi kehidupan setelah berada di lingkungan LPKA.

Jemaah Calon Haji Kobar Berangkat Mei

29 April 2024 - 17:45 WIB

Jemaah calon haji asal Kotawaringin Barat dijadwalkan berangkat pada Mei 2024. Hal ini disampaikan Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten KobarMulyono/

Jokowi Sebut 29 Perusahaan Singapura Antusias Berinvestasi di IKN

29 April 2024 - 17:40 WIB

Indonesia juga mengundang Singapura untuk menjadi pengembang tiga kawasan industri produk halal, yaitu di Bintan, Serang, dan Sidoarjo.

Jumlahnya Meningkat, Pemkab Kobar Diminta Petakan Penduduk Miskin

29 April 2024 - 17:35 WIB

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 meningkat menjadi 4,18 persen, dibandingkan tahun 2022 hanya 3,93 persen.

Bupati Kotim Prediksi Timnas Indonesia Kalahkan Uzbekistan dan Melaju ke Final Piala Asia U-23

29 April 2024 - 17:31 WIB

Jika melaju ke babak final, Timnas Indonesia U-23 akan melawan pemenang dari pertandingan Jepang-Irak.

Ketua Umum PSSI Minta Masyarakat Doakan Garuda Muda Menang

29 April 2024 - 17:25 WIB

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir meminta doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia U-23 melaju ke babak final Piala Asia U-23 2024 di Qatar sekaligus memastikan satu tiket Olimpiade Paris 2024.

Kapolres Kobar akan Tindak Tegas Pelaku Pemanen Ilegal TBS Sawit

29 April 2024 - 17:21 WIB

Kapolres Kobar AKBP Yusfandi Usman megakuakaomelakukan langkah tegas bagi siapa saja yang menggangu kamtibmas di wilayah hukum Polres Kobar/

Pratinjau Indonesia U23 vs Uzbekistan U23: Tinggal Selangkah Lagi

29 April 2024 - 17:16 WIB

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Timnas Uzbekistan U-23 pada pertandingan semifinal Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Senin pukul 21.00 WIB.

Pemkab Sukamara Serahkan Bantuan Kemensos Kepada Perempuan Disabilitas

29 April 2024 - 17:11 WIB

Dia berharapdengan adanya bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan rumah tangganya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia