Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Jokowi Hapus Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya, Jatam: Krisis HAM

  • Oleh Teras.id
  • 14 Maret 2021 - 11:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, menilai keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencabut kategori fly ash dan bottom ash atau FABA dari daftar limbah B3 alias limbah berbahaya tidak memenuhi unsur demokrasi. Perumusan kebijakan ini diduga tidak melibatkan masyarakat di sekitar lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan buruh.

“Di luar urusan masalah teknoktratis, ini masalah krisis demokrasi dan HAM. Penyusunan kebijakannya serampangan, tidak ada keterlibatan warga, tidak ada keterlibatan pekerja,” kata Merah saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 13 Maret 2021.

Merah mensinyalir, sejak awal, pengusaha cawe-cawe terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah, tambang, dan industri.

Lobi pengusaha ditengarai terjadi secara sistematis sejak penyusunan revisi Undang-undang Minerba, penyusunan UU Cipta Kerja, pelonggaran kewajiban perusahaan batu bara membayar royalti, hingga penerbitan aturan PP Nomor 22 Tahun 2021.

Alih-alih membuka ruang bagi masyarakat, pemerintah pun dianggap hanya mendengarkan asosiasi pengusaha batu bara. Akibatnya, perusahaan akan kian leluasa melepaskan limbahnya. Beberapa aturan yang ditetapkan saat limbah itu masuk kategori berbahaya pun berpotensi tak lagi dipenuhi.

Misalnya, perusahaan harus memiliki desain penyimpanan agar sisa abu tidak tertiup angin dan membahayakan kesehatan. Perusahaan juga wajib memiliki tempat penyimpanan limbah abu dan membuat parit-parit agar limbah tak mencemari lingkungan.

“Kewajiban tanggung jawab darurat jadi hilang, ancaman pidana jadi kabur. Ini akan memicu PLTU makin ugal-ugalan mengurus limbah,” tutur Merah.

Dengan demikian, kebijakan pencabutan limbah batu bara dari kategori berbahaya disebut hanya menguntungkan pengusaha. Sedangkan kelompok yang paling dirugikan adalah masyarakat karena akan berhadapan dengan risiko penyakit karena pencemaran udara.

Merah lantas mendesak pemerintah membatalkan aturan ini. “Karena mengandung keputusan yang beracun,” ujarnya.

FABA merupakan limbah padat hasil pembakaran batu bara di PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku konstruksi. Kebijakan penghapusan kategori ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

TERAS.ID

Berita Terbaru

Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

  • 26 April 2024 - 22:31 WIB
Milenial Perlu Miliki Jiwa Kewirausahaan Hadapi Bonus Demografi

Milenial Perlu Miliki Jiwa Kewirausahaan Hadapi Bonus Demografi

  • 26 April 2024 - 22:21 WIB
Gerdayak Bersama Tokoh Agama Kaharingan akan Deklarasikan Dukungan Akhmad Gunadi

Gerdayak Bersama Tokoh Agama Kaharingan akan Deklarasikan Dukungan Akhmad Gunadi

  • 26 April 2024 - 22:11 WIB
Sama Bulan Pelaksanaan, Berikut Perbedaan FBIM dan HUT Kalteng 2024

Sama Bulan Pelaksanaan, Berikut Perbedaan FBIM dan HUT Kalteng 2024

  • 26 April 2024 - 22:00 WIB
Gerdayak Dukung Akhmad Gunadi jadi Bakal Calon Bupati Barito Utara

Gerdayak Dukung Akhmad Gunadi jadi Bakal Calon Bupati Barito Utara

  • 26 April 2024 - 21:51 WIB
Dinas TPHP dan DKP Kalteng Berbagi Kasih Rayakan Paskah Bersama Panti Asuhan Imanuel

Dinas TPHP dan DKP Kalteng Berbagi Kasih Rayakan Paskah Bersama Panti Asuhan Imanuel

  • 26 April 2024 - 21:45 WIB
Wagub Kalteng Ingatkan Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

Wagub Kalteng Ingatkan Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

  • 26 April 2024 - 21:41 WIB
Pemerintah Sinkronkan RPSDA Sungai Mentaya-Katingan

Pemerintah Sinkronkan RPSDA Sungai Mentaya-Katingan

  • 26 April 2024 - 21:35 WIB
KPU Barito Utara Umumkan Pendaftaran PPK dan PPS Baru

KPU Barito Utara Umumkan Pendaftaran PPK dan PPS Baru

  • 26 April 2024 - 21:31 WIB
Pawai Carnaval Budaya Juga Jadi Sarana Kenalkan Kebudayaan

Pawai Carnaval Budaya Juga Jadi Sarana Kenalkan Kebudayaan

  • 26 April 2024 - 21:26 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri