"Untuk Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah PPKM tingkat RT yang mencakup, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, Melarang kerumunan lebih dari 3 (Tiga) orang, Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB," ungkapnya.

Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesajahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna serta Relawan Lainnya. 

Mekanisme koordinasi, Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan Pos Komando (Posko) Tingkat Desa dan Kelurahan, serta untuk supervisi dan pelaporan Posko Tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan. 

"Posko Tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan Pendukung pelaksanaan penanganan COVID 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan," tambahnya.

Adapun ketentuan dari PPKM mikro meliputi kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, pemberlakuan 50 persen work from office (WFO) dan 50 persen work from home (WFH), pembatasan pusat pembelanjaan maksimal pukul 21.00 WIB dengan protokol kesehatan, rumah ibadah dibatasi maksimal 50 persen. (ang)