Menteri PANRB Terbitkan Surat Edaran Larangan Mudik Bagi ASN

Oleh ANTARA
08 April 2021 - 08:46 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran larangan aparatur sipil negara (ASN) beserta keluarganya bepergian keluar daerah atau mudik menjelang dan usai Lebaran 2021.

"Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik pada periode 6 sampai 17 Mei 2021," bunyi surat edaran yang ditandatangani Menteri PANRB, Rabu 7 April 2021.

Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi COVID-19.

Para ASN diharapkan tidak mengajukan cuti selama periode pembatasan perjalanan. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga tidak diperkenankan memberikan izin cuti.

Namun cuti ini dikecualikan bagi PNS yang melakukan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti alasan penting. Cuti turut diberikan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengambil cuti melahirkan dan cuti sakit.

Pengecualian larangan bepergian juga berlaku bagi ASN dengan alasan khusus dan telah memiliki surat tugas atau izin.

ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan harus memiliki surat tugas yang ditandatangani setidaknya oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala satuan kerja.

ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian keluar daerah harus memperoleh izin tertulis dari PPK di instansinya masing-masing.

"Pemberian cuti dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020 serta PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK,” tulis surat edaran Menteri PANRB Tjahjo Kumolo tersebut.

Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan oleh para ASN yang telah memperoleh izin untuk bepergian. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Keempat, protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Penegakan disiplin terhadap ASN dilakukan oleh PPK di instansi masing-masing.

ASN yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. PPK berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan dari SE Nomor 8/2021 ini kepada Menteri PANRB melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN.

"Paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021 dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran," bunyi surat tersebut.

Penyebaran COVID-19 berpotensi meningkat karena perjalanan orang pada masa pandemi COVID-19 sehingga diperlukan adanya SE pembatasan perjalanan.

TAGS:

#Larangan Mudik #ASN #Menteri PANRB

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kabupaten Gunung Mas Raih Terbaik Kedua PPD Tingkat Provinsi Kalteng

28 April 2024 - 18:55 WIB

Kabupaten Gunung Mas mendapatkan peringkat terbaik kedua pada penghargaan pembangunan daerah (PPD) peringka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Implementasikan Metode Kerangka Sampel Area, Panen Jagung di Kalteng Berhasil

28 April 2024 - 18:50 WIB

Pada tahun 2020, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT yang sekarang bergabung menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS secara resmi mengimplementasikan metode Kerangka Sampel Area atau KSA untuk pengumpulan data luas panen jagung.

Tiga Kapal Perang TNI AL Latihan Siaga Tempur saat Jaga Natuna Utara

28 April 2024 - 18:45 WIB

Tiga kapal perang dari Komando Armada (Koarmada) I TNI Angkatan Laut latihan siaga tempur laut saat tengah berlayar menjaga Laut Natuna Utara yang merupakan perairan terluar dan terdepan Indonesia berbatasan dengan Malaysia dan Vietnam.

Jelang Iduladha, Juru Sembelih Halal Beri Pelatihan

28 April 2024 - 18:35 WIB

Umat Islam dalam waktu dekat akan merayakan Hari Raya Qurban, Idul Adha 1445H, sekitar pertengahan Juni 2024.

Pembangunan Rumah Ibadah Harus Didukung

28 April 2024 - 18:30 WIB

Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak mengatakan pembangunan rumah ibadah bagi umat beragam harus dapat didukung terutama oleh pemerintah.

Dewan Dorong Pemkab Kobar Tingkatkan PAD

28 April 2024 - 18:25 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar), mendorong Pemerintah Kabupaten (pemkab) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hamas Telah Terima Tanggapan Resmi Israel soal Gencatan Senjata

28 April 2024 - 18:20 WIB

Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada Sabtu mengumumkan telah menerima tanggapan resmi Israel mengenai usulan pertukaran sandera dan gencatan senjata, yang dikirimkan kepadaMesir dan Qatar pada 13 April.

OPD di Palangka Raya Diminta Optimalkan Serapan Anggaran di Triwulan II

28 April 2024 - 18:15 WIB

Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Mukarammah, mengeluarkan permintaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Palangka Raya untuk mengoptimalkan serapan anggaran di Triwulan II.

Kalteng Panen 5,94 Ribu Hektare Jagung Pipilan

28 April 2024 - 18:10 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Marsoro menuturkan bahwa pada 2023, luas panen jagung pipilan mencapai sekitar 5,94 ribu hektare.

PMI Gunung Mas Kembali Gelar Operasi Katarak Gratis

28 April 2024 - 18:05 WIB

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunung Mas kembali menggelar operasi katarak gratis, susulan bagi empat warga setempat yang kurang mampu.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia