Ketiga hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah atas peningkatan proporsi dana otsus, mengingat selama ini mekanisme pengawasan serta tata kelola dianggap belum maksimal.

Di sisi lain, ia menilai positif peningkatan dana otsus menjadi 2,25 persen yang diikuti dengan perubahan mekanisme, yakni satu persen bersifat umum dan 1,25 persen berbasis kinerja.  

“Dana Otsus adalah hak orang asli Papua. Peningkatan 2,25 persen (sebelumnya dua persen dari dana alokasi umum nasional) dengan mekanisme 1,25 persen berbasis kinerja serta satu persen bersifat umum saya kira itu hal yang bagus,” kata Cahyo.

Cahyo juga mengatakan bahwa peningkatan dan mekanisme baru pembagian dana otsus itu cukup tepat untuk mendorong pembangunan pelayanan publik di Papua, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Badan khusus

Sementara itu, terkait dengan amanat pembentukan badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden dalam rangka pengawasan yang diatur di UU Otsus yang baru juga dinilai Cahyo akan menghadapi tantangan tersendiri.

Cahyo mengacu pada kinerja badan serupa yaitu Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dibentuk di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 silam.

Dalam pelaksanaannya UP4B terbukti kurang efektif akibat koordinasi yang tidak berjalan dengan maksimal, baik di Jakarta maupun di Papua, kata Cahyo.