Adapun 13 poin rekomendasi Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) sebagai berikut:

1. Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit paling lambat dua minggu kedepan melalui perbaikan tata kelola ekspor Crude Palm Oil (CPO) dengan memperhatikan kepentingan pekebun, perusahaan dan pemerintah;

2. AKPSI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam melakukan audit sektor hulu dan hilir kelapa sawit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melibatkan pemerintah Kabupaten penghasil kelapa sawit dalam proses audit;

3. Meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menyampaikan salinan Akta Notaril/Notaris yang dilegalisir tentang pernyataan perusahaan untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar 20% dari luas hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit, serta salinan Surat Keputusan tentang izin pelepasan kawasan hutan kepada masing masing Bupati Kabupaten Penghasil Sawit se – Indonesia dalam rangka percepatan realisasi pembangunan kebun plasma masyarakat;

4. Meminta kepada Menteri ATR /BPN untuk tidak memproses HGU Perusahan sebelum menyampaikan kesanggupan pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun inti dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati tentang calon lahan dan calon petani kebun masyarakat;

5. Meminta kepada Menteri ATR /BPN untuk menyampaikan salinan dokumen Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Bupati Kabupaten penghasil sawit sesuai dengan wilayahnya;

6. Meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berisi adanya pembagian dana hasil kelapa sawit kepada masing masing kabupaten penghasil sawit;

7. Meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada Kabupaten penghasil sawit memungut retribusi produksi Tandan Buah Segar (TBS) minimal Rp. 25/kg;

8. Meminta kepada Menteri Pertanian untuk melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang pedoman penetapan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun dengan memasukan komponen cangkang dan kernel dalam perhitungan penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS).