Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Mengawal Janji Inklusivitas Ekonomi di Ibu Kota Negara

  • Oleh ANTARA
  • 26 Juli 2022 - 12:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Sejak awal dicanangkan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim)  haluannya adalah untuk memeratakan pembangunan nasional, menduplikasi pendulum ekonomi yang selama ini mengayun di Pulau Jawa.

Pemerataan pembangunan dan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan selalu menjadi konsep besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap diterjemahkan ke pelbagai kebijakan nasional.

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020,  selama ini, sebesar 59 persen perputaran ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara, Pulau Kalimantan hanya menyumbang 8,05 persen perputaran ekonomi nasional, Sulawesi 6,3 persen, Maluku-Papua 2,24 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,6 persen dan Sumatera 21,3 persen.

Jika dirinci, kawasan metropolitan di Pulau Jawa yakni Jakarta dan kota penyangga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menopang 20 persen PDB perdagangan, 45 persen PDB jasa keuangan, dan 68 persen PDB jasa perusahaan, menurut data BPS pada 2018.

Daya tarik ekonomi Pulau Jawa, khususnya ibu kota saat ini DKI Jakarta telah memicu kepadatan penduduk, menurunkan daya dukung lingkungan, dan meningkatkan frekuensi bencana.

Kepadatan itu terlihat dari data bahwa 57 persen dari total penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Kepadatan tersebut telah meningkatkan mobilitas di kota-kota besar yang tak didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Sebagai contoh, Jakarta memiliki tingkat kemacetan tertinggi nomor empat di dunia pada 2017. Pada 2018 Jakarta masih menempati peringkat ke 7 sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia, dengan tingkat kemacetan sebesar 53 persen.

Dampak kemacetan di Jabodetabek saat ini menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial yang tidak sedikit. Degradasi tersebut belum ditambah dengan ancaman terjadinya bencana karena penurunan daya dukung lingkungan.

Oleh karena itu, Jokowi merealisasikan pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang diperkirakan menelan dana Rp466 triliun ini diharapkan menjadi salah satu tonggak untuk percepatan pemerataan pembangunan Indonesia.

Kota dunia untuk semua

Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kaltim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan pembangunan.

Ia ingin magnet ekonomi tidak hanya berada di Jabodetabek, melainkan berada di wilayah luar Jawa untuk menopang pembangunan dan kegiatan ekonomi di kawasan timur dan barat Indonesia.

Berita Terbaru