Yansen menambahkan, setelah berkonsultasi dengan tokoh mantan damang yang berkecimpung dalam hukum adat, putusan yang dilakukan DAD Kotim tidak benar.

Pihaknya sebagai pengurus yang mengkoordinasi bidang advokasi dan hukum DAD Kalteng wajib mempertahankan marwah hukum adat tetap berwibawa. 

"Saya melihat dalam laporan warga, damang yang dipanggil dari luar Kotim yakni dari Kabupaten Seruyan, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan. Ini bagaimana, tidak sah. Haknya apa. Saya akan segera laporkan hal ini ke ketua umum DAD Kalteng agar DAD Kotim dipanggil," urainya. 

Sebelumnya, dalam keputusan Damang Kepala Adat Cempaga Hulu, Hok Kim alias Acen Suwartono telah dinyatakan sebagai pemilik lahan yang telah ditanami kelapa sawit seluas 620 hektar diwilayah Desa Keruing Kecamatan Cempaga Hulu.

Namun, keputusan itu mendapat perlawanan dari kelompok Alfin Cs yang akhirnya menggugat keputusan Damang tersebut melalui DAD Kabupaten Kotim.

Hasil sidang adat kedamangan Cempaga Hulu dalam perkara sengketa lahan antara Hok Kim dengan kelompok Alfin Cs digugurkan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotim. (PARLIN TAMBUNAN/B-7)