RAPAT  antara Anggota DPR-RI Budiman Sudjatmiko (dari fraksi PDIP) dengan Pejabat Gubernur Kalteng dan para Kades se-Kalteng berlangsung secara tertutup.   Rapat tertutup yang berlangsung hanya beberapa hari menjelang pencoblosan -Pilkada (27 Januari 2016) ini mengundang pertanyaan dan kecurigaan.

Anggota DPR RI Budiman Sutjadmiko dan Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah Hadi Prabowo membantah tertutupnya pertemuan Kepala Desa se-Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai", Jumat pagi, terkait upaya memenangkan salah satu pasangan calon gubernur provinsi itu.

Mengenai pertemuan tertutup dan tidak dapat diliput media lebih baik ditanyakan langsung ke panitia karena kedatangan Komisi II DPR RI untuk memberi penjelasan terkait alokasi anggaran maupun isu-isu pendampingan, kata Budiman usai pertemuan di kompleks perkantoran Gubernur Kalteng kota Palangka Raya.

"Kita sama sekali tidak meminta agar pertemuan tertutup. Tidak ada yang rahasia dalam pertemuan ini. Kita memberi penjelasan terkait aturan penggunaan dana desa, apa saja yang perlu ditingkatkan aparatur pemerintahan desa, termasuk peran pendamping desa bersifat membantu atau sejenis konsultan. Itu yang kita bahas, tidak ada yang lain," tambahnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu menyebut pertemuan tersebut juga menyampaikan road map Kementerian Keuangan rencana untuk dana Desa.

Di mana road map tersebut pada tahun 2016 setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp1,1 miliar, di tahun 2017 meningkat menjadi Rp1,7 miliar, tahun 2018 naik menjadi Rp2,197 miliar, tahun 2019 mencapai Rp2,36 miliar.

"Besaran dana tersebut gabungan dari anggran pendapatan Belanja Negara (APBD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bukan dari APBN saja. Ini menjadi fokus dan saya sampaikan di pertemuan tersebut. Semoga road map Kemenkeu tersebut terus disetujui DPR RI setiap tahunnya. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan di pertemuan itu," ucap Budiman.

Sementara Pj Gubernur Hadi Prabowo mengatakan tertutupnya pertemuan dengan Kades tersebut karena pesertanya sangat banyak dan waktu terbatas, sehingga diperlukan keseriusan agar informasi yang disampaikan bisa dipahami serta dilaksanakan.

Apalagi, pertemuan itu menghadirkan Kementerian terkait bersama Anggota DPR RI yang memahami dana desa serta teknis pengelolaan anggaran dana desa, termasuk penambahan dana desa dari Pemerintah Pusat ke Kalteng yang di tahun 2015 sekitar Rp403 miliar menjadi Rp904 miliar pada 2016.

"Tidak ada yang rahasia dalam pertemuan ini. Tidak ada upaya pengkondisian mendukung dan memenangkan calon tertentu. Pertemuan itu karena kita ingin kades mengikuti kegiatan lebih konsentrasi. Tempat pertemuannya kan kecil, peserta banyak dan waktunya sangat terbatas. Itu saja," tegas Hadi Prabowo.

Pemilihan gubernur Kalteng yang dilaksanakan 27 Januari 2016 diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut satu Sugianto Sabran berpasangan dengan Habib Said Ismail dan nomor urut dua Willy M Yoseph berpasangan dengan Wahyudi K Anwar.

Sugianto pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2009-2014, Habib Ismail mantan Anggota DPRD Kalteng dan anggota DPD RI perwakilan Kalteng, sedangkan Willy M Yoseph mantan Bupati Murung Raya dua periode serta anggota DPR RI Kalteng periode 2014-2015 dan Wahyudi K Anwar mantan Bupati Kotawaringin Barat dua periode. (ant/*)