Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Diminta Perhatikan Sektor Pendidikan di Kotawaringin Lama

  • Oleh Donny Damara
  • 23 September 2022 - 15:30 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalteng, Wisman meminta pemerintah supaya dapat memperhatikan sektor pendidikan di wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kobar.

Wisman mengatakan, saat melaksanakan reses belum lama ini di wilayah tersebut ia ada menerima aspirasi dari pihak sekolah SDN 2 Kotawaringin Hilir yang mengharapkan perhatian adanya pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana gedung sekolah itu.

"Pembangunan atau peningkatan gedung SDN 2 Kotawaringin Hilir ini sangat dibutuhkan, mengingat muridnya sangat banyak dan gedung yang ada sekarang tidak mampu untuk menampung secara keseluruhan," ujarnya, Jumat, 23 September 2022.

Diungkapkannya, akibat terbatasnya gedung atau kelas untuk para murid belajar, terpaksa proses belajar mengajar harus dengan cara bergantian, sehingga pihak sekolah sangat berharap dinas terkait di Kabupaten Kobar agar bisa memperhatikan hal itu.

"Tidak hanya itu ruang gurunya juga tidak mampu menampung semua guru yang ada. Guru di sekolah itu ada sebanyak 13, namun ruang guru hanya bisa menampung 8 orang saja, jadi secara keseluruhan memang sekolah tersebut perlu dibangun atau ditingkatkan secara keseluruhan," ucapnya.

Selain itu, aspirasi lain mengenai tenaga pengajar juga jadi aspirasi yang disampaikan pihak sekolah salah satunya honorer. Sebab, pada tahun 2023 mendatang, honorer akan dihapuskan, sedangkan tenaga pengajar di sekolah tersebut sangat terbatas.

Informasi yang didapatkan, pihak sekolah selama ini sangat terbantu dengan adanya tenaga honorer meski demikian juga masih kekurangan tenaga pengajar. Apabila honorer ini dihapus maka dikhawatirkan sekolah itu kekurangan tenaga pengajar dan berimbas pada keberlangsungan proses belajar mengajar anak-anak yang ada.

"Guru negeri disana banyak yang pensiun, jadi apabila honorer dihapuskan proses belajar mengajar akan terkendala karena jadi kekurangan tenaga pengajar, sedangkan pengangkatan guru masih tidak ada, ini yang diharapkan juga ada solusi dari pemerintah," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihak sekolah menyampaikan usulan atau saran supaya pemerintah bisa mempertimbangkan atau memfasilitasi tenaga honorer yang ada supaya diangkat menjadi guru PPPK, karena honorer yang ada saat ini sudah memiliki kualitas dan hal itu tidak diragukan lagi.

"Mereka ingin tenaga honorer di sekolah tersebut bisa dipertimbangkan supaya diangkat menjadi  guru PPPK, karena memang kualitasnya sudah teruji dan juga tenaga honorer itu berasal dari putera dan puteri daerah masyarakat sekitar," pungkasnya. (DONNY D/B-7)

Berita Terbaru