Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Dewan Siapkan Panitia Kerja LHP BPK RI

  • 02 Februari 2016 - 20:43 WIB

SELURUH fraksi di DPRD Kota Palangka Raya sedang menyiapkan panitia kerja (Panja) laporan hail pemeriksaan (LHP) BPK RI. Tujuan dibentuknya Panja adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja  Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dalam pelaporan keuangan. Keanggotaan Panja sendiri diisi oleh separuh dari anggota enam fraksi yang ada di gedung dewan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota, Riduanto mengungkapkan Panja LHP itu nantinya akan menghasilkan hasil berupa rekomendasi guna perbaikan Pemkot, yang akan dibacakan dalam paripurna nantinya.

Bahan panja sementara ini adalah hasil laporan pemeriksaan pendahuluan yang sudah dilakukan BPK RI perwakilan Kalteng pada akhir 2015 lalu.

'Hampir semua dinas atau badan lingkup Pemkot ada temuan-temuan BPK RI Klteng. Itu nanti yang akan dibahas Panja DPRD dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemkot agar menjadi perhatian. Itu bentuk pengawasan kita sebagai lembaga DPRD,' ujar Riduanto kepada Borneonews, Selasa (02/2/2016).

Pihaknya sudah berupaya menyiapkan materi untuk menganalisa temuan perihal penggunaan dana APBD 2015, selain mengutus anggota fraksi untuk bertugas sebagai anggota Panja nantinya.

Empat orang yang ditunjuk masuk dalam keanggotaan Panja LHP BPK RI yaitu Riduanto sendiri, Ferry Sauneville Lessa, Budi Susilo. Ketiganya politisi PDI Perjuangan. Ditambah lagi politisi perempuan asal Nasdem, Mukarramah, yang menggabung dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Kunjungan BPK

Terpisah, Pemkot Palangka Raya mengumpulkan seluruh kepada satuan kerja peragkat daerah (SKPD) mulai dari kepala dinas, kepala badan, dan kepala kantor untuk hadir di ruang Peteng Karuhei II Balaikota. Sebab, Pemkot kedatangan tamu dari BPK RI Perwakillan Kateng.

Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio pemeriksaan 30 hari ke depan berjalan lancar. Ia pun mengatakan jika pihaknya bermimpi pemeriksaan penyajian laporan atas penggunaan APBD 2015 yang diperiksa 2016 ini menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. (B-12)

Berita Terbaru