Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perangkat Daerah Diminta Segera Buat Rencana Kerja

  • Oleh Ramadani
  • 13 Februari 2023 - 23:00 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Nadalsyah meminta kepada perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) segera membuat Rencana Kerja (Renja). 

Hal tersebut diungkapkan bupati Barito Utara H Nadalsyah saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Barito Utara di aula Kecamatan Teweh Tengah, Senin, 13 Februari 2023.

“Rencana kerja perangkat daerah ini diharapkan mengakomodir sebanyak mungkin usulan prioritas dari kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga prioritas program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat mencerminkan pola perencanaan partisipatif dari bawah, disamping juga mengakomodir perencanaan dari atas, yaitu Pemerintah Provinsi Kalteng dan pemerintah pusat,” kata Nadalsyah.

Menurut dia, rancangan rencana kerja perangkat daerah inilah yang kemudian akan diangkat dan didiskusikan pada Musrenbang tingkat Kabupaten Barito Utara yang rencananya dilaksanakan pada 14 Maret 2023.

“Rencana kerja perangkat daerah ini nantinya, akan dientri dan diupload pada sistim SIPD perencanaan, sistem secara otomatis akan mengunci usulan prioritas yang masuk dan telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD sehingga nantinya akan mengurangi kesenjangan antara usulan dan realisasinya di lapangan,” ucapnya. 

Untuk itu, kepada para kepala perangkat daerah untuk dapat mengakomodir usulan kegiatan prioritas secara lengkap dengan mencantumkan lokasi sasaran kegiatan pembangunan pada desa, kelurahan dan kecamatan. "Pilihlah prioritas kegiatan teratas atau kegiatan yang sangat prioritas bagi masyarakat," jelasnya. 

Nadalsyah juga meminta kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk dapat lebih berperan maksimal dalam pembangunan Kabupaten Barito Utara, khususnya dalam beberapa hal seperti dapat berperan secara aktif agar inflasi daerah kita selalu dapat terkendali/normal.

Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM), menjadi program prioritas perencanaan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen di tahun 2024. 

“Kepada seluruh camat, lurah dan para kepala desa, saya minta mampu mempercepat penyelesaian tata batas desa-kelurahan di wilayah masing-masing sampai akhir tahun 2023,” pinta Nadalsyah. (RAMADHANI/Y)

Berita Terbaru