BORNEONEWS, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2022 ini dibuat mengacu kepada ketentuan yang telah diatur di dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“LKPJ tahun anggaran 2022 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Nadalsyah, Kamis 30 Maret 2023.

Dikatakan Nadalsyah untuk dapat melihat secara umum capaian kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Makro Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kenaikan yang terjadi pada tahun 2022 adalah sebesar 0,59 persen sehingga mencapai angka ipm 71,21.

2. Angka kemiskinan untuk tahun 2022 adalah 7,70 ribu jiwa yang mana pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan dari 7,40 ribu jiwa pada tahun 2021.

3. Angka pengangguran di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni dari 5,14 persen pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen pada tahun 2022 atau – 6,23 persen.

4. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 bernilai positif dimana  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 6,24 persen dari tahun 2021 sebesar 2,82 persen.

5. Pertumbuhan per kapita di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2022 mengalami kenaikan angka sebesar Rrp47.417.054 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp 45.485.799 atau sebesar 4,25 persen.

6. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan angka pada tahun 2022 sebesar 0,301 dibandingkan pada tahun 2021 0,308 atau -2,27 persen.

Sedangkan untuk penilaian indikator kinerja output dan outcome pemerintahan secara keseluruhan terdapat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dikatakan Nadalsyah LKPJ Bupati Barito Utara tahun anggaran 2022 masih berpedoman dengan Perda nomor 01 tahun 2022 tentang perubahan atas Perda Barito Utara nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, strategi pembangunan, arah kebijaksanaan dan prioritas pembangunan daerah.

Dijelaskannya, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2022 mencakup urusan wajib dan urusan pilihan yang pelaksanaannya tergambar dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembantuan.