"Kami LBH Palangka Raya selaku pendamping korban sangat menyayangkan tuntutan jaksa yang hanya menuntut 2 tahun penjara, padahal korban merupakan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  6 huruf C Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain," ucap Sandi JP Simarmata, Selasa, 27 Juni 2023.

Dia berharap hakim bisa berpendapat lain dan memutus kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang kekerasan seksual yang ancamannya minimal lima 5 ahun dan maksimal 15 tahun penjara.

"Tetapi kemarin Senin 26 Juni 2023 hakim memutus perkara pelecehan seksual yang di lakukan mantan Kabid Sosial  Dua 2 tahun penjara. Dalam hal ini kami memastikan dia terbukti melakukan pelecehan seksual pada korban berdasarkan putusan yang di bacakan hakim. Kami mempertanyakan apa alasan hakim memutus ringan kasus ini dan mengapa  tidak menggunakan undang-undang perlindungan anak yang ancamannya 15 tahun penjara," lanjut Sandi.

"Dari 3 korban yang telah melaporkan kasusnya ke Polres Barito Timur, baru satu ini yang dihadapkan ke meja persidangan dan 2 lagi belum tahu bagaimana prosesnya," tandasnya. (BOLE MALO/H)