Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Legislator Kalteng Harap Ada Tindakan Tegas Terhadap PBS Tak Realisasi Plasma

  • Oleh Donny Damara
  • 30 Juli 2023 - 13:20 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Legislator Kalteng Sengkon berharap ada upaya tindakan tegas dari pemda terhadap perusahaan besar swasta (PBS) khususnya pada bidang perkebunan yang tak taat dalam merealisasi plasma bagi masyarakat.

Terkait plasma kerap kali menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan. Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Seruyan yakni konflik yang melibatkan masyarakat menuntut hak plasma 20 persen kepada PT Bangun Jaya Alam Permai (BJAP).

"Kita melihat selama ini mengenai realisasi plasma perusahaan perkebunan khususnya di Kalteng ada yang taat ada yang tidak. Tindakan tegas dari pemerintah sangat perlu dilakukan, karena sesuai aturan plasma itu memang harus diberikan untuk masyarakat," ujarnya, Minggu, 30 Juli 2023.

Ia menuturkan, tindakan tegas bertujuan untuk menekan perusahaan agar dapat mentaati aturan berlaku, sebab tanpa adanya upaya menindak maka akan masih ada perusahaan nakal yang tidak merealisasi plasma 20 persen untuk masyarakat, dan konflik pun masih akan tetap terjadi.

"Tindakan tegas itu untuk memberikan efek jera, apabila ada perusahaan yang diketahui tidak merealisasi plasma berikan sanki baik itu penangguhan perizinan, pemberhentian operasi sementara, hingga pencabutan izin beroperasi. Pemerintah jangan hanya diam dan bertindak setelah ada konflik," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga harus menegaskan kembali mengenai plasma 20 persen kepada masyarakat dalam perizinan yang diberikan. Sebab, aturan plasma baru diberlakukan pada tahun 2007 sedangkan banyak perusahan yang beroperasi sebelum itu sudah tidak memiliki lahan yang bisa dijadikan plasma.

"Nanti bisa ditegaskan lahan plasma itu apakah didalam perusahaan atau diluar, sebab kebanyakan perusahaan yang beroperasi sebelum aturan itu berlaku sudah tidak memiliki lahan. Hal-hal terkait ini penting ditindak lanjuti untuk meminimalisir terjadinya konflik tekait tuntutan plasma ini," tukasnya. (DONNY D/J)

Berita Terbaru