BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalteng.

“Laporan keuangannya kepada BPK RI Perwakilan untuk diaudit,” sebut Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, saat penyerahan LKPD di Aula BPK Perwakilan Kalteng, Kamis, 28 Maret 2024.

Ia menyampaikan laporan keuangan ini, total APBD Tahun 2023 terdiri dari masing-masing entitas pelaporan keuangan daerah.

Terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp 6,6 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp 6,7 triliun lebih, anggaran belanja sebesar Rp.7,3 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp.6,3 triliun lebih, dan pembiayaan Netto sebesar Rp 709 miliar.

“Selanjutnya, untuk masing-masing realisasi pendapatan dan belanja serta pengakuan akun-akun akrual, seperti pengakuan piutang, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka,” tuturnya.

Termasuk terkait beban yang masih harus dibayar, dan ekuitas untuk masing-masing entitas pelaporan telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Tahun 2023. (HERMAWAN DP/R)