Ghufron Yakin Tidak Langkar Kode Etik Insan KPK

Oleh ANTARA
21 Mei 2024 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yakin dirinya tidak melanggar kode etik sebagai insan KPK terkait tindakannya membantu mutasi seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur.

"Ya tentu namanya terperiksa dan dalam perspektif saya, saya yakin bahwa semestinya tidak terbukti," kata Ghufron menjalani sidang kode etik dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin 20 Mei 2024.

Meski demikian Ghufron mengaku pasrah apabila Dewan Pengawas KPK punya pendapat yang berbeda terkait hal tersebut dan menyatakan dirinya bersalah telah melanggar kode etik sebagai insan KPK.

"Tapi, apapun itu karena yang menilai Dewas, ya saya pasrahkan kepada keputusan Dewas ya," ujarnya.

Pada awal Desember 2023, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur.

Ghufron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan bahwa dirinya memang menelpon Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono.

"Faktanya saya benar menelpon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi)," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK berlatar belakang akademisi itu menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu.

Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan.

"Jadi, sifat telpon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di Jakarta, maka dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan ‘ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur’," katanya.

"Ketika mundur diproses, jalan, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan ‘kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM’," tuturnya.

Ghufron pun menghubungi Kasdi tentang hal itu dan akhirnya permohonan mutasi ASN tersebut dikabulkan.

Namun, hal itu juga yang akhirnya membuat Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh.

Dia juga angkat bicara soal tudingan pelanggaran kode etik insan KPK berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK.

Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak berperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Faktanya Anda tahu, peristiwa itu 15 Maret (2022), laporan yang ada kasusnya Pak Kasdi itu di Desember 2022, jadi setelahnya. Jadi, kalau saya merasa berhutang budi ada kebaikan dari Pak Kasdi, tentu kemudian peristiwa setelahnya ini tentu saya akan memberikan privilege, meringankan ataupun menghambat. Tapi, faktanya Anda tahu semua bahwa kasusnya yang menyeret Pak Kasdi sekarang saat ini sedang disidangkan, diproses. Artinya apa yang kami lakukan sesungguhnya tak ada kaitan dengan kasus dan tidak menurunkan integritas saya," kata Ghufron.

Meski demikian, Ghufron menegaskan dirinya akan menghormati keputusan apa pun keputusan majelis sidang kode etik.

"Sekali lagi saya menghormati otoritas dan kewenangan majelis kode etik. Saya akan pasrahkan kepada kesimpulan dan putusan dari majelis kode etik," ujarnya.

ANTARA

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Bupati Kotim Ajak Masyarakat Aktif Pastikan Terdaftar Jadi Pemilih dalam Pilkada 2024

03 Juni 2024 - 11:50 WIB

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengajak masyarakat untuk aktif memastikan diri terdaftar menjadi pemilih dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Marselino Tekankan Tidak Terbebani Hasil Wajib Menang Lawan Irak

03 Juni 2024 - 11:40 WIB

Gelandang tim nasional Indonesia, Marselino Ferdinan menekankan tidak terbebani dengan hasil wajib menang melawan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (6/6).

Pembinaan dan Pelatihan Calon Dewan Hakim LPTQ Kapuas Selesai, Ini yang Diharapkan

03 Juni 2024 - 11:30 WIB

Menkeu: Penurunan Deforestasi Bukti RI Mampu Kelola Dana Lingkungan

03 Juni 2024 - 11:20 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kinerja Indonesia dalam menurunkan deforestasi menjadi bukti bahwa pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan mampu mengelola dana lingkungan dari luar negeri.

Pendapatan BPDPKS Turun Akibat Harga Referensi CPO yang Lebih Rendah

03 Juni 2024 - 11:10 WIB

Pendapatan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada 2023 turun akibat referensi CPO yang lebih rendah. Hal ini diungkapkan Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman dalam keterangan resminya pada Senin, 3 Juni 2024.

Ragnar Oratmangoen: Seharusnya Kita Bisa Menang Lawan Tanzania

03 Juni 2024 - 11:00 WIB

Pemain tim nasional Indonesia Ragnar Oratmangoen mengatakan tim Garuda harusnya bisa memetik kemenangan melawan Tanzania pada pertandingan latihan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu.

Realisasi Pendapatan Pengelolaan Dana Sawit BPDPKS Capai Rp2.077 Miliar di 2023

03 Juni 2024 - 10:45 WIB

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa realisasi pendapatan pengelolaan dana sawit pada tahun 2023 mencapai Rp2.077 Miliar atau 289 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

Erick Nilai Pemain Pelapis Tunjukkan Kualitas saat Lawan Tanzania

03 Juni 2024 - 10:30 WIB

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menilai pemain pelapis timnas Indonesia menunjukkan kualitas saat melawan Tanzania meski imbang tanpa gol dalam pertandingan latihan di Stadion Madya, Jakarta, Minggu.

BPDPKS Organisasi di Bawah Direktur Jenderal Perbendaharaan

03 Juni 2024 - 10:15 WIB

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Veda Ega Pratama Selesaikan Seri Sirkuit Mugello di Posisi Delapan

03 Juni 2024 - 10:00 WIB

Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menutup seri ketiga Red Bull Rookies Cup 2024 di posisi kedelapan pada race 2 di Sirkuit Mugello, Italia, Minggu.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia