BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, H Jubair Arifin mengharapkan ada pelatihan atau Diklat bagi perangkat desa dalam penggunaan sistem administrasi dan dana desa. Saat reses perseorangan di wilayah Kotawaringin Barat, banyak aspirasi agar ada pelatihan bagi aparatur pemerintahan di desa, mengingat banyak yang masih belum mengerti sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran dana desa (ADD).'

"Pelatihan sangat penting diberikan kepada perangkat desa, agar mereka dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana desa,' kata Wakil rakyat dari daerah Pemilihan Kalteng III, meliputi Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara, H Jubair Arifin, di Palangka Raya, Kamis (23/6/2016).

Anggota Komisi A DPRD Kalteng, H. Jubair Arifin mengatakan, saat reses perseorangan di wilayah Kobar, pihaknya mendapat banyak aspirasi pentingnya pelatihan bagi aparatur pemerintahan di desa, mengingat banyak yang belum mengerti betul sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan ADD yang benar.

PLH DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kobar ini, juga berharap agar ada persamaan regulasi/aturan jelas penggunaan ADD dari pemerintah pusat, hingga ke kabupaten/kota. Pasalnya menurut dia, saat ini aturan penggunaan dana desa antara dinas, badan dan juga inspektorat belum selaras, sehingga kadang menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Menurut dia, dari hasil reses juga masih terdapat pemasalahan dana ADD kecamatan yang penggunaannya kadang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik/infrastruktur dapat disiasati oleh pihak kelurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya Diklat pengelolaan keuangan dana ADD bagi perangkat desa di seluruh Kalteng. (ARIANATA/N).