BORNEONEWS, Palangka Raya ' DINAS pendapatan daerah (Dispenda) Kota Palangka Raya terpaksa membuat dua loket tambahan untuk pembayaran PBB oleh wajib pajak. Ini dikarenakan loket pelayanan PBB yang disediakan pihak BRI sebagai mitra kerjasama, seringkali mengalami trouble.

Yang membuat kesal, kendala tersebut tidak langsung bisa cepat ditangani oleh pihak bank tersebut. Hal ini membuat banyak masyarakat mengeluh dan menumpuk di ruang pelayanan Dispenda yang sebenarnya bukan untuk tempat pembayaran pajak. Pihak dispenda akhirnya mau tidak mau menyiasati dengan membuat loket tambahan guna mengatasi membludaknya wajib pajak yang tidak segera tertangani itu.

'Itu alasannya karena sistem yang sering bermasalah, dan mereka pihak bank (Cabang Palangka Raya) tidak bisa langsung mengatasi melainkan harus Pusat yang menyelesaikan. Ini sudah berulang kali, sehingga tidak cepat teratasi, membuat kita bikin sendiri,' kata Kepala Dispenda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu kepada Borneonews, Kamis (29/9/2016).

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Hera mengatakan pihaknya ke depan tidak lagi memilih hanya kerjasama dengan satu bank saja. Dispenda akan mempercayakan kepada sejumlah pihak yang siap melakukan kerjasama sebagai tempat pembayaran pajak.

Lanjut Hera, saat ini dirinya sudah menjalin kerjasama dengan Kantor Pos Besar Palangka Raya. 'Kami sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kantor Pos tanggal 7 September 2016.

Kami targetkan tahun 2017 sudah mulai beroperasi. Dengan kerjasama ini, masyarakat bisa melakukan pembayaran PBB melalui 500 agen Kantor Pos yang tersebar di Palangka Raya,' 

'Kami juga sedang menjajaki kerjasama dengan bank. Sehingga kita tidak terpaku pada satu bank saja. Selama ada pihak lain tersebut mampu bekerja sama membantu kita, kita siap lakukan. Yang penting pelayanan kepada masyarakat menjadi cepat dan nyaman,' tuturnya. (RZ/*)