BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPR-RI, Rahmat Nasution Hamka, menyayangkan sikap sebagian koleganya di Senayan yang menolak anggaran kajian pemindahan ibu kota pemerintahan RI sebesar Rp7 miliar yang diusulkan pada APBN Perubahan 2017. Padahal itu bagian dari rencana 10 kota baru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

"Tapi tidak mengapa. Kami salut dengan pemerintahan sekarang, tetap jalan dengan kajian ibu kota tersebut. Karena kajian ibu kota pemerintahan adalah bagian integral dari rencana 10 kota baru yang akan diciptakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa," beber Rahmat Nasution Hamka dalam rapat paripurna pengesahan APBN Perubahan 2017, di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah itu, menyatakan, kajian pemindahan ibu kota dan rencana pembangunan 10 kota baru yang dimotori Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu layak didukung. Sebab, rencana itu merupakan strategi besar untuk mendistribusikan kesejahteraan.

"Kami menginginkan keikhlasan kita semua agar 10 kota baru di luar Pulau Jawa diberikan perhatian serius. Ini menjadi penting agar distribusi kesejahteraan lebih merata. Kalau bicara kemiskinan, juga dapat terurai dengan munculnya 10 kota baru tersebut," kata anggota Komisi IV DPR-RI itu.

Hamka menegaskan pentingnya kajian itu agar pemerintah tak melulu terjebak pada polemik wacana saja, dan mempunyai dasar jelas soal jadi-tidaknya pemindahan ibu kota. "Kalau memang jalan, jalan. Kalau tidak ya tidak. Tapi harus diputuskan langkah itu dengan basis data jelas. Ada studi literatur, dan didukung data pendukung lainnya."

Ia meminta para elite politik, untuk tidak apriori terlebih dahulu terhadap kebijakan yang akan diambil sekarang.

"Karena kami yakin, kita menunda kesenangan sesaat, tapi akan menikmati kesejahteraan, kesuksesan, kejayaan yang lebih panjang di masa yang akan datang," pungkasnya. (ARIEFGIM/N).