MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Pemilu Terkait Eks Koruptor Nyaleg
- 01 Desember 2022 - 17:41 WIB
Permohonan yang dikabulkan tersebut terkait dengan larangan mantan narapidana korupsi atau koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama lima tahun sejak ia dibebaskan atau keluar dari penjara.
Perludem: PKPU Bakal Alami Perubahan Meski UU Pemilu tak Direvisi
- 15 Januari 2022 - 14:20 WIB
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan setiap pergantian pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengalami perubahan meski tidak ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada.
KPU Masih Berharap Ada Revisi UU Pemilu
- 04 November 2021 - 21:40 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berharap adanya revisi Undang-Undang Pemilu terkait teknis kepemiluan yang akan digunakan untuk pesta demokrasi di 2024.
Sejumlah Anggota KPPS 2019 Ajukan Judicial Review UU Pemilu, Kenapa
- 07 Juni 2021 - 10:40 WIB
Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Serentak 2019 mengajukan judicial reviewUndang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi.
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Garuda Tentang UU Pemilu
- 04 Mei 2021 - 14:30 WIB
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) terkait uji materi Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap UUD 1945.
Tak Setuju Revisi, Gerindra Minta UU Pemilu Dipertahankan
- 31 Januari 2021 - 12:40 WIB
Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra menyatakan tak setuju revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atauUU Pemilu. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya menilai bahwa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus menjadi komitmen bersama demi pola demokrasi yang berkualitas.
Ketua Umum PAN: UU Pemilu Masih Relevan Digunakan
- 26 Januari 2021 - 04:00 WIB
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih relevan digunakan untuk 2-3 kali Pemilu ke depan sehingga tidak perlu direvisi.
Anggota DPR ini Minta Revisi UU Pemilu Berdasarkan Kebutuhan Objektif, Bukan Tiap 5 Tahunan
- 07 Januari 2021 - 11:35 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan kebutuhan objektif dan tidak direvisi setiap lima tahun sekali.