Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Mandailing Natal Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Anggota DPR ini Minta Revisi UU Pemilu Berdasarkan Kebutuhan Objektif, Bukan Tiap 5 Tahunan

  • Oleh ANTARA
  • 07 Januari 2021 - 11:35 WIB

BORNEONEWS, Jakarta  - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan kebutuhan objektif dan tidak direvisi setiap lima tahun sekali.

Dia berharap revisi UU Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR dan sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), bisa dioptimalkan sehingga tidak untuk jangka lima tahunan saja.

"Komisi II sudah mempunyai komitmen dan itu sudah kami bangun dengan harapan revisi UU Pemilu ke depan harus 'continuity' dan didorong berdasarkan kebutuhan objektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Guspardi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta DPR RI tidak merevisi UU Pemilu demi kepentingan politik jangka pendek. PSI menilai ada tendensi ke arah tersebut jika melihat sejumlah poin yang hendak direvisi dari UU Pemilu.

Guspardi mengatakan jangan sampai demokrasi Indonesia dicederai dengan praktik revisi regulasi demi kepentingan jangka pendek partai politik atau siapa pun.

Dia setuju apabila UU Pemilu tidak direvisi setiap lima tahun sekali, dengan harapan revisi yang diajukan saat ini bisa dioptimalkan tidak untuk jangka lima tahunan saja.

Politikus PAN itu menilai UU Pemilu idealnya punya jangka waktu panjang bukan mengakomodasi situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan.

"Pada dasarnya, UU Pemilu seyogianya di evaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu. Hal itu penting agar tidak ada kesan mengubah regulasi pemilu demi kepentingan politis," ujarnya.

Menurut dia, Komisi II DPR selalu meninjau UU Pemilu, karena bagaimana ke depan Indonesia membuat tradisi, hasil terhadap revisi UU tersebut bisa digunakan 3 hingga 5 kali pemilu.

Guspardi menilai, apabila UU Pemilu sering gonta ganti dan di revisi menjelang pemilu, terkesan ada kepentingan politik sesaat karena seharusnya UU Pemilu tidak direvisi terlalu cepat.

Berita Terbaru

PT Indotruba Tengah Laksanakan Tanam Perdana Kebun Kemitraan di Desa Sungai Hijau

PT Indotruba Tengah Laksanakan Tanam Perdana Kebun Kemitraan di Desa Sungai Hijau

  • 02 Desember 2023 - 05:30 WIB
Melantik 123 Pejabat Baru, Begini Kata Bupati Kotim

Melantik 123 Pejabat Baru, Begini Kata Bupati Kotim

  • 02 Desember 2023 - 05:00 WIB
Gubernur Kalteng Jenguk Pasien Jantung

Gubernur Kalteng Jenguk Pasien Jantung

  • 02 Desember 2023 - 04:00 WIB
Dinkes Kalteng Upayakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Dinkes Kalteng Upayakan Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

  • 02 Desember 2023 - 03:00 WIB
Pj Sekda Barito Utara: Mutasi Jabatan Merupakan Tuntutan Organisasi

Pj Sekda Barito Utara: Mutasi Jabatan Merupakan Tuntutan Organisasi

  • 02 Desember 2023 - 02:00 WIB
Bupati Gumas Apresiasi OJK Berikan Alternatif Skema Kerja Sama

Bupati Gumas Apresiasi OJK Berikan Alternatif Skema Kerja Sama

  • 02 Desember 2023 - 01:00 WIB
Transformasi Layanan Primer Masih jadi Kendala di Kalteng

Transformasi Layanan Primer Masih jadi Kendala di Kalteng

  • 01 Desember 2023 - 23:59 WIB
Gubernur Kalteng Ingin SDM Kesehatan Ditingkatkan

Gubernur Kalteng Ingin SDM Kesehatan Ditingkatkan

  • 01 Desember 2023 - 23:50 WIB
Kapolda Kalteng Minta Jaga Keamanan Jelang Pemilu

Kapolda Kalteng Minta Jaga Keamanan Jelang Pemilu

  • 01 Desember 2023 - 23:40 WIB
Dinkes Ingatkan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kesehatan

Dinkes Ingatkan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Kesehatan

  • 01 Desember 2023 - 23:30 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri