Anggota DPR ini Minta Revisi UU Pemilu Berdasarkan Kebutuhan Objektif, Bukan Tiap 5 Tahunan

Oleh ANTARA
07 Januari 2021 - 11:35 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berdasarkan kebutuhan objektif dan tidak direvisi setiap lima tahun sekali.

Dia berharap revisi UU Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR dan sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), bisa dioptimalkan sehingga tidak untuk jangka lima tahunan saja.

"Komisi II sudah mempunyai komitmen dan itu sudah kami bangun dengan harapan revisi UU Pemilu ke depan harus 'continuity' dan didorong berdasarkan kebutuhan objektif demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Guspardi menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta DPR RI tidak merevisi UU Pemilu demi kepentingan politik jangka pendek. PSI menilai ada tendensi ke arah tersebut jika melihat sejumlah poin yang hendak direvisi dari UU Pemilu.

Guspardi mengatakan jangan sampai demokrasi Indonesia dicederai dengan praktik revisi regulasi demi kepentingan jangka pendek partai politik atau siapa pun.

Dia setuju apabila UU Pemilu tidak direvisi setiap lima tahun sekali, dengan harapan revisi yang diajukan saat ini bisa dioptimalkan tidak untuk jangka lima tahunan saja.

Politikus PAN itu menilai UU Pemilu idealnya punya jangka waktu panjang bukan mengakomodasi situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan.

"Pada dasarnya, UU Pemilu seyogianya di evaluasi setelah berjalan tiga atau lima kali pemilu. Hal itu penting agar tidak ada kesan mengubah regulasi pemilu demi kepentingan politis," ujarnya.

Menurut dia, Komisi II DPR selalu meninjau UU Pemilu, karena bagaimana ke depan Indonesia membuat tradisi, hasil terhadap revisi UU tersebut bisa digunakan 3 hingga 5 kali pemilu.

Guspardi menilai, apabila UU Pemilu sering gonta ganti dan di revisi menjelang pemilu, terkesan ada kepentingan politik sesaat karena seharusnya UU Pemilu tidak direvisi terlalu cepat.

TAGS:

#Revisi UU Pemilu #UU Pemilu #Dpr

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kekebalan Komunal jadi Faktor Menurunnya Covid-19

23 Maret 2023 - 21:30 WIB

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemologi Indonesia (PAEI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Rini Fortina menilai keberhasilan penurungan angka Covid-19 tidak lepas dari kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat.

Satu Warga Binaan Rutan Tamiang Layang Dapat Remisi Khusus Hari Raya Nyepi

23 Maret 2023 - 21:20 WIB

Hari Raya Nyepi merupakan hari yang membahagiakan dan sakral bagi umat Hindu, momentum ini juga dijadikan dasar bagi Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian remisi bagi narapidana atau warga binaan beragama Hindu yang memenuhi syarat.

Bupati Barito Utara Buka Pasar Ramadan 1443 H

23 Maret 2023 - 21:16 WIB

Bupati Barito UtaraH Nadalsyah membuka secara resmi pasar Ramadan yang digelar Pemkab Barito Utara di areal Water Front City (WFC) Jalan Panglima Batur Muara Teweh, Kamis 23 Maret 2023.

Uang Tunai Rp2,64 Triliun Disiapkan untuk Masyarakat Kalteng Selama Ramadan

23 Maret 2023 - 21:10 WIB

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp2,64 Triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalteng selama ramadan dan Idul Fitri tahun 2023 ini.

Pembinaan Atlet Selama Ini Hanya dari Para Ketua Cabor dan Pemda

23 Maret 2023 - 21:00 WIB

Karena itulah Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan pentingnya dukungan pihak swasta tidak lain untuk mendukung regenerasi dan kaderisasi atlet-atlet potensial.

Kadis Ketahanan Pangan Kalteng Ajak Petani Manfaatkan Pekarangan untuk Budidaya Cabai

23 Maret 2023 - 20:51 WIB

Cabai termasuk dalam 10 komoditas pangan strategis yang terus dipantau ketersediaannya dan menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

Selama Ramadan, Kegiatan Apel Hingga Senam Bersama Pemkab Kapuas Ditiadakan Sementara

23 Maret 2023 - 20:41 WIB

Surat yang ditandatangani Sekda Kapuas, Septedy tersebut ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas, camat dan lurah se-Kabupaten Kapuas.

Kadis Ketahanan Pangan Kalteng: Lahan Pertanian Jangan Dialihkan Fungsikan

23 Maret 2023 - 20:31 WIB

Riza khawatir dengan semakin berkurangnya lahan pertanian maka dalam tempo lima hingga sepuluh tahun ke depan akan terjadi krisis pangan di wilayah tersebut.

Begini Jam Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Kapuas Selama Ramadan 1444 H

23 Maret 2023 - 20:21 WIB

Surat yang ditandatangani Sekda Kapuas, Septedy tersebut ditujukan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kapuas, camat dan lurah se-Kabupaten Kapuas.

Ini Imbauan Bupati Kotim saat Ramadan

23 Maret 2023 - 20:11 WIB

Senentara, pengusaha rumah makan, warung makan, restoran, diminta agar selama bulan suci Ramadan tidak memasarkan barang dagangannya secara terbuka pada siang hari.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Raja Ampat Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia