Antonius melanjutkan, ada beberapa hal yang akan dibuktikan terkait kasus tersebut. Salah satunya adalah apakah benar Yantenglie terlibat. 

Kemudian apakah benar itu kasus korupsi atau penggelapan. Termasuk akan membuktikan terkait dengan penyitaan aset yang dilakukan aparat kepolisian. 

Menurutnya, dalam mekanisme pemerintahan, bupati tidak mungkin mencairkan uang sendiri tanpa ada nota pertimbangan teknis.

"Sangat tidak mungkin kalau bupati itu bisa mencairkan uang tersebut," tuturnya. Dalam kasus ini, selain Yantenglie, polisi juga telah melimpahkan tersangka lainnya bernama Tekli. Sedangkan yang masih proses penyidikan adalah Teguh Handoko.

Sebelumnya, polisi menyampaikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana APBD Kabupaten Katingan yang menjerat mereka itu terjadi pada 2014 lalu. 

Yakni dana APBD di PT BTN Kantor Kas Pondok Pinang Jaksel sebesar Rp100 miliar di depositokan ke PT Bank Tabungan Negara Jakarta secara bertahap.

Di antaranya Rp75 miliar, Rp10 miliar dan Rp15 miliar. Berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI ditemukan kerugian negara sebesar Rp100 miliar.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp65 miliar telah dikembalikan. Untuk mengembalikan kerugian negara, penyidik melakukan penyitaan aset. (BUDI YULIANTO/B-6)