Wawan akan Jalani Sidang Perdana TPPU Senilai Rp 500 Miliar

Oleh Teras.id
31 Oktober 2019 - 19:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaery Wardhana atau Wawan akan menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada 31 Oktober 2019. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi akan membacakan dakwaan untuk Wawan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

"Sudah diagendakan persidangan untuk bukan hanya TPPU tapi juga tindak pidana korupsi," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Febri mengatakan dalam dakwaan tersebut jaksa akan membeberkan mengenai pola pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Wawan. Wawan, kata dia, diduga melakukan pencucian uang hasil korupsi untuk membeli tanah dan mobil mewah serta benda berharga lainnya.

Selama proses penyidikan, KPK telah menyita aset senilai Rp 500 miliar milik Wawan. Febri mengatakan aset tersebut berupa yang tunai senilai Rp 65 miliar, serta 68 unit mobil dan motor. Selain itu, KPK turut menyita aset berupa tanah, apartemen dan rumah berjumlah 175 unit yang berlokasi di Jakarta hingga Australia.

KPK menjerat Wawan dalam tiga kasus korupsi. Pertama, korupsi pengadaan alat kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Tangerang Selatan pada 2012, korupsi pengadaan sarana-prasarana kesehatan di Provinsi Banten 2011-2013 dan TPPU.

Khusus untuk penyidikan TPPU Wawan, KPK telah memulainya sejak Januari 2014. Lamanya proses penyidikan, kata Febri, dibutuhkan karena banyaknya data yang mesti dikumpulkan KPK. Selama proses itu, KPK telah memeriksa Wawan sebanyak 23 kali, dan memeriksa 553 saksi.

KPK menduga, sejak 2006-2013, Wawan menggunakan perusahannya PT Bali Pasific Pragama dan perusahaan lainnya untuk mendapatkan 1.105 kontrak proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Total nilai kontrak itu ditaksir mencapai Rp6 triliun. KPK menduga Wawan memanfaatkan hubungan kekerabatannya dengan Atut dan pejabat lainnya di sekitar wilayah Banten untuk mendapatkan proyek tersebut.

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada 2013. Kala itu, KPK menyangka Akil menerima Rp 1 miliar dari Wawan untuk mengatur sidang gugatan Pemilihan Kepala Daerah Lebak, di MK.

Saat penyidikan, KPK menemukan fakta bahwa uang suap yang dipakai Wawan berasal dari PT Bali Pasific Pragama.

Dalam perkara itu, Akil dihukum penjara seumur hidup, sementara Wawan dihukum 7 tahun penjara di tingkat kasasi. Kini Wawan akan segera kembali dihadapkan ke pengadilan dalam kasus TPPU. (TERAS.ID/B-11)

TAGS:

#Korupsi #Tubagus Chaery Wardhana #Sidang #TPPU #Pencucian Uang

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dua Ruko Ludes Terbakar di Sampit

16 Mei 2024 - 10:40 WIB

Dua buah ruko milik warga di Jalan Samekto, Sampit, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) ludes terbakar, Kamis, 16 Mei 2024.

Perputaran Uang di Kalteng Expo 2024 Capai Rp7,5 Miliar Lebih

16 Mei 2024 - 10:30 WIB

Perputaran uang di gelaran Kalteng Expo 2024 mencapai miliaran rupiah selama lima hari pelaksanaan pada 11 - 15 Mei di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Palangka Raya Kirim 177 Peserta FBIM Meriahkan HUT Kalteng Ke-67

16 Mei 2024 - 10:15 WIB

Dalam rangka menyambut Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Kalimantan Tengah 2024, Kota Palangka Raya resmi melepas 177 peserta yang akan mewakili daerah tersebut.

Prabowo Nilai Modal Utama Pindah Ibu Kota Harus dari Dalam Negeri

16 Mei 2024 - 10:00 WIB

Presiden terpilih Prabowo Subianto menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.

BI Kalteng Edukasi Masyarakat Pelaksanaan Digitalisasi Pembayaran

16 Mei 2024 - 09:45 WIB

Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Tengah memanfaatkan gelaran Kalteng Expo2024, sebagai sarana mengedukasi masyarakat terkait digitalisasi pembayaran seperti QRIS.

Anggota DPR-DPRD-DPD Terpilih Wajib Mundur saat Maju Pilkada

16 Mei 2024 - 09:30 WIB

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan anggota DPR, DPRD dan DPD terpilih hasil Pemilu 2024 wajib mundur saat maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak November 2024.

Diskominfosantik: Satu Data Kalteng untuk Efisiensi Pemerintahan

16 Mei 2024 - 09:15 WIB

Dinas Informatika, Persandian, Komunikasi dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan, konsep dari Satu Data Kalteng merupakan kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan semakin efektif dan efisien.

Pupuk Indonesia: Pembelian Pupuk Subsidi dengan KTP Elektronik

16 Mei 2024 - 09:01 WIB

PT Pupuk Indonesia menyosialisasikan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi di mana pembeliannya hanya dapat dilakukan denganmenggunakan KTP elektronik.

Produk dari 12 UMKM Dipamerkan BI di Kalteng Expo

16 Mei 2024 - 08:40 WIB

Produk-produk dari 12 UMKM Kalimantan Tengah dipamerkan di stand Bank Indonesia Provinsi Kalimantan pada gelaran Kalteng Expo yang telah ditutup pada Rabu, 15 Mei 2024.

Indra Sjafri Sebut Tujuh Pemain Asal Belanda Setuju Gabung Timnas U-20

16 Mei 2024 - 08:20 WIB

Pelatih Timnas U-20 Indra Sjafri mengemukakan sebanyak tujuh pemain asal Belanda yang memiliki darah keturunan dari Indonesia sudah setuju untuk bergabung dalam Timnas Indonesia U-20.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia