Dinsos Barito Timur Verval Data Usulan Penerima Bansos Covid-19 Pemprov Kalteng

Oleh Agustinus Bole Malo
23 April 2020 - 21:40 WIB

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur melakukan verifikasi dan validasi atau verval data usulan penerima bantuan sosial Covid-19 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur Rusdiannor, melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Santai Nyawit menjelaskan, verval ini untuk menindaklanjuti surat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 466.4/901/DINSOS.V Tanggal 21 April 2020 perihal verval calon penerima bansos Covid Pemprov Kalimantan Tengah.

"Dinas Sosial Kabupaten Barito Timur akan melakukan verval terhadap data usulan bansos yang berasal dari Kabupaten Barito Timur selama 5 hari, yakni tanggal 24-28 April 2020," ungkap Santai Nyawit di Tamiang Layang, Kamis 23 April 2020.

Adapun hal-hal yang akan diverval, lanjutnya, meliputi kesesuaian data dengan format data seperti nama, NIK, KK, pekerjaan serta nama ibu kandung.

"Kemudian akan dilakukan pemadanan supaya data yang diusulkan tidak tumpang tindih dengan data usulan bansos lain seperti PKH, BPNT, BST maupun BLTD," imbuh Santai.

Dia menjelaskan, proses verval dilakukan dengan melibatkan Pekerja Sosial Masyarakat atau PSM serta Pemerintah Desa dan Kelurahan.

"Selama kegiatan verval juga diberi kesempatan kepada desa atau kelurahan jika ada pengurangan atau penambahan RTM usulan, bahkan kepada masyarakat sendiri jika merasa terdampak Covid 19 agar melaporkan diri kepada PSM atau RT," jelasnya.

Menurutnya, saat ini kuota yang diberikan oleh Pemprov Kalimantan Tengah kepada Kabupaten Barito Timur untuk mengajukan usulan bansos sebanyak 8.861 KPM.

"Masyarakat yang terdata atau melaporkan diri akan diproses selagi memenuhi syarat bansos yang telah ditetapkan oleh Pemprov Kalimantan Tengah," pungkas Santai.

Seperti yang diketahui bahwa dalam penanganan dampak Covid-19, Pemprov Kalimantan Tengah akan memberikan bansos kepada masyarakat miskin dan pekerja rentan terdampak Covid-19 dengan beberapa kriteria. Seperti pedagang asongan, pedagang es keliling, tukang ojek, penjual gorengan, penjual buah dan profesi lainnya kehilangan pekerjaan karena dampak Covid-19. (BOLE MALO/B-7)

TAGS:

#Dinsos Barito Timur #Verifikasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

KPK Sita Mercedes Benz Sprinter Milik SYL

14 Mei 2024 - 22:21 WIB

Pendaftaran CASN Sekolah kedinasan Dibuka Rabu 15 Mei 2024

14 Mei 2024 - 22:11 WIB

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan pendaftaran akan dilakukan secara daring melalui situswebSistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Sewa Rumah untuk Simpan Uang Suap Rp40 Miliar

14 Mei 2024 - 22:00 WIB

Uang suap diterima dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Synergy Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif untuk diserahkan kepada terdakwa.

Podium Ganda Marc Marquez di GP Prancis Tuai Pujian

14 Mei 2024 - 21:51 WIB

Marc Marquez mengatakan bahwa ia bisa mencapai podium dua di Sirkuit Le Mans karena motornya memiliki kecepatan yang mumpuni.

Pemprov Kalteng dan DPRD KunjungiLKSA Budi Mulya

14 Mei 2024 - 21:40 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dan DPRD melakukan kunjungan keLembaga Pembinaan Khusus Anak (LKSA) Budi Mulya Palangka Raya.

Diskarmat Palangka Raya Terima Kunjungan dari Diskarmat Kabupaten Seruyan

14 Mei 2024 - 21:30 WIB

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmat) Palangka Raya menerima kunjungan dari Diskarmat Kabupaten Seruyan. Dalam kunjungan tersebut, kedua pihak membahas tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Damkarmat serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan Tupoksi.

Menkominfo: Jurnalistik Harus Investigasi Jangan Dilarang

14 Mei 2024 - 21:21 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah menyatakan menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR RI tersebut.