Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kriminalisasi Setiap Bentuk Persetubuhan di Luar Ikatan Perkawinan Dikhawatirkan Termuat dalam RKUHP

  • Oleh Testi Priscilla
  • 24 September 2020 - 19:15 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Rancangan Kitab Umum Hukum Pidana atau RKUHP disebut sangatlah multitafsir dan berpotensi membentuk kriminalisasi pada setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan perkawinan.

"Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kriminalisasi hanya untuk pihak yang berada dalam perkawinan, namun melalui ketentuan pasal zina dalam RKUHP, kriminalisasi dapat dilakukan pada persetubuhan di luar perkawinan. Ketentuan tersebut merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses atas aduan suami, istri, orang tua atau anak," kata Ketua Pengurus Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI, Muhammad Fitriyanto Leksono.

Itu disampaikannya dalam diskusi virtual Proyeksi Dampak Disahkannya RKUHP Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Kesetaraan Gender yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Sipil Kalteng Tunda RKUHP pada Rabu, 23 September 2020.

Namun delik aduan berdasarkan pengaduan orangtua ini menurutnya di sisi lain akan dapat berpotensi mempidana orang-orang yang tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, karena alasan ekonomi, perbedaan keyakinan dan bahkan penerapan adat budaya, dan meningkatkan angka perkawinan anak.

"Dengan adanya ketentuan tersebut, perkawinan nantinya akan menjadi solusi setiap persetubuhan. Bukan saja menyasar pasangan yang bukan suami istri dan kelompok rentan tertentu, namun juga berpotensi terjadinya pemaksaan perkawinan, karena aduannya meluas pada orang tua dan anak, terkhusus pada  kelompok umur anak, untuk menghindari agar anak tidak dipidana," tegasnya.

Bila negara menganggap bahwa perkawinan sah hanya karena telah tercatat melalui pencatatan sipil dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agama saja, sambung Fitriyanto, maka pasangan yang hidup bersama menurut struktur adat dapat dikriminalisasi.

"Pentingnya komitmen Presiden untuk menghilangkan semua praktik perkawinan anak tentunya akan gagal. Selain itu, ketentuan pasal ini juga terlalu mencampuri ranah privasi dan sosial masyarakat," pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/B-11)
TAGS:
#RKUHP

Berita Terbaru

Pemkab Kobar Raih Penghargaan dari Pemprov Kalteng karena ini

Pemkab Kobar Raih Penghargaan dari Pemprov Kalteng karena ini

  • 29 April 2024 - 18:20 WIB
Minta Pemko Rutin Adakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan ASN

Minta Pemko Rutin Adakan Pelatihan Peningkatan Keterampilan ASN

  • 29 April 2024 - 18:15 WIB
Pj Bupati Seruyan Ikuti Rakor Inflasi

Pj Bupati Seruyan Ikuti Rakor Inflasi

  • 29 April 2024 - 18:10 WIB
Pancing Tokoh Daftar Kepala Daerah, Nasdem dan Gerindra Kalteng Lakukan Ini

Pancing Tokoh Daftar Kepala Daerah, Nasdem dan Gerindra Kalteng Lakukan Ini

  • 29 April 2024 - 18:05 WIB
BNPB Catat 267 Rumah Rusak Terdampak Gempa Magnitudo 6,2 di Garut

BNPB Catat 267 Rumah Rusak Terdampak Gempa Magnitudo 6,2 di Garut

  • 29 April 2024 - 18:00 WIB
Paling Dicari, Rutan Palangka Raya Kembali Pasarkan Kerajinan Getah Nyatu di Galeri Dekranasda Kota Palangka Raya

Paling Dicari, Rutan Palangka Raya Kembali Pasarkan Kerajinan Getah Nyatu di Galeri Dekranasda Kota Palangka Raya

  • 29 April 2024 - 17:56 WIB
Kembangkan Keterampilan, Anak Binaan LPKA Ikuti Pelatihan Dasar Komputer

Kembangkan Keterampilan, Anak Binaan LPKA Ikuti Pelatihan Dasar Komputer

  • 29 April 2024 - 17:51 WIB
Jemaah Calon Haji Kobar Berangkat Mei

Jemaah Calon Haji Kobar Berangkat Mei

  • 29 April 2024 - 17:45 WIB
Jokowi Sebut 29 Perusahaan Singapura Antusias Berinvestasi di IKN

Jokowi Sebut 29 Perusahaan Singapura Antusias Berinvestasi di IKN

  • 29 April 2024 - 17:40 WIB
Jumlahnya Meningkat, Pemkab Kobar Diminta Petakan Penduduk Miskin

Jumlahnya Meningkat, Pemkab Kobar Diminta Petakan Penduduk Miskin

  • 29 April 2024 - 17:35 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri