Warga Pelosok Kotim Jangan Dikecewakan

Oleh Naco
24 Maret 2021 - 18:51 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Juliansyah mengungkapkan, saat masa reses dan musrenbang lalu, banyak kepala desa (Kades) mengaku kecewa.

Itu menurut sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur dikarenakan program pemerintah untuk desa di pelosok semakin minim.

Maka dari itu dia berharap di masa kepemimpinan Halikinnor-Irawati ini lebih banyak porsi pembangunan di daerah pelosok.

Menurut Juliansyah, salah satu hal yang menarik dari kegiatan kunjungan ke pelosok, adalah banyak kades yang protes.

Apalagi dalam kegiatan musrenbang mereka mulai apatis, karena setiap tahun anggaran mulai jarang memerhatikan desa.

Diakui Juliansyah, persoalan itu memang jadi keluhan di pedalaman. Meski ada dana desa dan alokasi dana desa yang jumlahnya miliaran, namun dana itu hanya untuk menutupi kegiatan di desa yang sifatnya pekerjaan ringan, dan lokasinya di dalam desa itu sendiri.

“Walau ada dana desa, tetapi selain dana itu terbatas, karena dalam penggunaannya sudah diatur juga belanja dan daerahnya . Makanya dalam Musrenbang mereka protes kenapa daerah pedalaman makin minim dukungan program pemerintah,” katanya, Rabu, 24 Maret 2021.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotim itu menegaskan pemerintah tidak bisa lepas begitu saja dengan desa. Meski sudah ada keuangan desa.

Menurutnya ada hal - hal yang harus dikerjakan oleh pemerintah kabupaten, ada pula yang porsinya pemerintah desa, sehingga kesimpulannya meski ada dana desa bukan berarti program pemerintah masuk ke desa itu terhenti juga. (NACO/B-6)

TAGS:

#Warga Pelosok

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Barito Utara Dapat 3.424 Formasi CPNS dan PPPK

15 Mei 2024 - 22:41 WIB

Sri Hartati juga menyampaikan, rekrutmen PPPK akan memprioritaskan honorer yang masuk dalam database, sedangkan CPNS juga berpeluang bagifresh graduate.

Begini Cara Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

15 Mei 2024 - 22:31 WIB

Rosalia mengatakan langkah awal dengan mendownload aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store, selanjutnya memasukan Nomor Induk kependudukan (NIK).

OJK Cabut Izin Usaha PT Paytren sebagai Manajer Investasi Syariah

15 Mei 2024 - 22:21 WIB

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka Paytren diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

Disdukcapil Kalteng Berikan Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

15 Mei 2024 - 22:11 WIB

IKD memiliki beberapa fungsi yakni sebagai bukti identitas, otentikasi identitas dan otorisasi identitas. Keberadaan IKD mempermudah verifikasi data diri tanpa harus membawa kartu fisik.

Komisi II DPR Setujui 2 Rancangan PKPU Tentang Pilkada 2024

15 Mei 2024 - 22:00 WIB

Dalam Rancangan PKPU itu, KPU menyiapkan sejumlah hal untuk penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, salah satunya dengan melakukan singkronisasi daftar pemilih berdasarkan pemilu lalu.