KPK Tindaklanjuti Informasi Harun Masiku ada di Indonesia

Oleh ANTARA
03 Juni 2021 - 08:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti adanya informasi yang menyebut mantan Caleg PDIP Harun Masiku (HM) berada di Indonesia.

"Kemudian mungkin beberapa waktu lalu ada informasi bahwa dia (Harun) masuk ke sini, ada yang menyampaikan seperti itu. Ya tentunya informasi itu kami tindak lanjuti," kata Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 2 Juni 2021.

Harun adalah tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih Tahun 2019-2024 yang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Januari 2020 tersebut.

"Jadi, DPO itu sudah terbit sejak 17 Janauri 2020, kemudian ditindaklanjuti lagi ada juga proses pencegahan (ke luar negeri) kemudian pencegahan karena ada mekanismenya sampai dua kali maka tidak bisa kami lanjutkan yang ketiga," kata dia.

Merujuk Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa jangka waktu pencegahan berlaku paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.

KPK telah memperpanjang pencegahan terhadap Harun sebanyak dua kali, yang terakhir terhitung sejak 10 Juli 2020 sampai dengan 6 bulan ke depan.

Setyo menyatakan sejak diterbitkannya DPO terhadap Harun sampai pencegahan ke luar negeri, pihaknya juga tetap berusaha mencari keberadaan Harun, salah satunya menggeledah beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan.

"Tetapi di antara proses itu namanya melakukan pencarian berusaha untuk mengetahui posisinya di mana. Ya tentu sekali lagi kami mohon maaf itu tidak pernah dipublikasikan memang kecuali kegiatan yang sifatnya terbuka seperti penyidik melakukan penggeledahan di beberapa tempat di wilayah Sulawesi Selatan, mungkin itu terpublikasi kegiatannya tetapi kemudian mencari informasi dan lain-lain sebenarnya sifatnya adalah "silent", ujar Setyo.

Sebelumnya diinformasikan, KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat menerbitkan "red notice" terhadap Harun.

"Sebagai salah satu langkah nyata KPK untuk segera mencari dan menemukan keberadaan DPO atas nama HM, Senin (31/5), KPK telah mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar dapat diterbitkan "red notice", kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

TAGS:

#Harun Masiku #Kpk

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Cegah Risiko Anak Stunting, Calon Pasutri Diharuskan Ikut Bimbingan Pra Nikah

29 April 2024 - 19:25 WIB

Untuk mencegah anak-anak Indonesia mengalami risiko stunting, maka disarankan bahwa calon pasangan suami istri sebelum menikah diharuskan mengikuti bimbingan pra nikah.

Berlangsung Meriah, Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Acara Laluhan

29 April 2024 - 19:21 WIB

Laluhan sebagai wujud kekeluargaan, kebersamaan, simbol gotong-royong dan solidaritas sosial. Laluhan sebagai kebudayaan bukanlah sekadar warisan leluhur, tetapi juga sebuah cermin yang merefleksikan perjalanan kita sebagai masyarakat.

Disbun Kalteng Tinjau Komoditas Kopra di Kotim

29 April 2024 - 19:15 WIB

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng meninjau pertanian kelapa yang dijadikan komoditas kopra di Kelurahan Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Pemkab Barito Timur Adakan Rembuk Stunting

29 April 2024 - 19:11 WIB

Saat membacakan sambutan Pj Bupati Barito Timur, Frans Sila mengapresiasi seluruh peserta rapat rembuk stunting yang telah hadir karena peran masing-masing peserta yang strategis dalam penanganan stunting di Barito Timur.

Kepala Disbun Kalteng Pastikan Pembagian SHU Sawit di Seruyan Adil

29 April 2024 - 19:05 WIB

Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kalteng memastikan pembagian Sisa Hasil Usaha atau SHU sawit untuk warga Desa Bangkal Kabupaten Seruyan secara adil.

Pemkab Gunung Mas TTD Komitmen Bersama Sadar Tertib Arsip

29 April 2024 - 19:00 WIB

Dia juga mintake depannya mempersiapkan sumber daya kearsipan yang profesional dan berintegritas dalam menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu diminta kepada seluruh perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi Srikandi.

Pudjirustaty Narang Daftar ke PDIP untuk Pildaka Pulang Pisau 2024

29 April 2024 - 18:55 WIB

Mantan Bupati Pulang Pisau periode 2021-2023 Pudjirustaty Narang turut didamping mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Agustin Teras Narang, mendaftar ke DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalteng, agar diusung sebagai bakal calon bupati dalam pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2024.

Pasangan Muda Katingan Ini Daftar ke PKB Maju Pilkada Katingan

29 April 2024 - 18:52 WIB

Pasangan muda asal Kabupaten Katingan, Juliwanto alias Wanto Andeski dan Alfriyano mendaftar ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB setempat untuk maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2024.

Diisi Tausiyah Ustadz Wijayanto, Halal Bihalal Gabungan Digelar di Kapuas

29 April 2024 - 18:45 WIB

Halal Bihalal Gabungan ASN, TNI, Polri, Ormas, mahasiswa, pelajar dan santri digelar di Kabupaten Kapuas, bertempat di Hall Rujab Bupati pada Senin sore, 29 April 2024.

Pertama Kalinya ke Kalteng, Youtuber Bobon Santoso Ikuti Acara Laluhan di Kapuas

29 April 2024 - 18:35 WIB

Youtuber Bobon Santoso turut mengikuti acara ritual adat Laluhan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-73 Pemkab Kapuas, Kalteng.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia