BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi II DPRD Kalteng meminta kepada PT. Surya Kalimantan Sejati (SKS) yang mengelola PLTU Kalteng 1 di Desa Tumbang Kajuei, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gumas berpihak kepada masyarakat.

Keberpihakan yang dimaksud yakni mengenai pembukaan akses bagi masyarakat lokal yang hendak melintasi jalan dan jembatan di kawasan perusahaan tersebut.

"Kami minta PT SKS tidak hanya berpihak kepada masyarakat untuk menyediakan energi listrik saja. Namun juga mendukung kegiatan mereka," kata Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon, Senin, 21 Juni 2021.

Dia menjelaskan, jika memang alasan pihak perusahaan tidak mengizinkan masyarakat melintasi jalan atau jembatan dengan alasan keamanan, maka wajib bagi perusahaaan mencarikan solusinya.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, untuk saat ini masyarakat setempat hanya bisa menggunakan sarana transportasi air saja untuk melewati sungai. Sebab tidak bisa melewati jalur darat karena jalan dan jembatan diportal perusahaan.

"Kami harap, apa yang diharapkan masyarakat ini bisa didengar oleh pihak perusahaan. Kami menyarankan agar segera dicarikan solusinya, seperti duduk bersama pemerintah daerah atau desa serta masyarakat. Jangan sampai masalah ini terus berlanjut dan berlarut-larut," tegasnya.

Sementara itu, perwakilan perusahaan PT SKS, Maulana Muhammad mengatakan masyarakat tidak diizinkan melewati jalan dan jembatan karena faktor keamanan.