"Perbup tersebut sebenarnya bagus, namun yang kami sayangkan belum ada implementasi yang mencolok dan memberikan kebaikan bagi masyarakat," kata Kartika. 

Ia menjelaskan bahwa saat ini di Seruyan terdapat puluhan perusahaan. Namun, dampaknya baiknya belum juga dirasakan masyarakat. 

Karena dari sejumlah warga yang hadiri, mereka mengaku saat ini masih banyak permasalahan di sejumlah desa, terutama terkait hak masyarakat yang harus diperhatikan perusahaan. 

Di antaranya yakni belum terealisasinya pemenuhan perusahaan terhadap masyarakat terkait lahan plasma 20%, adanya perusahaan yang menutup sebuah sungai di wilayah pedesaan untuk kepentingan mereka, dan tidak adanya pertanggungjawaban perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. 

"Sebenarnya ini permasalahan klasik yang terus menerus terjadi. Sehingga, kami harap dengan terbitnya Perbup 11 Tahun 2021 ini, dapat membantu kami sebagai masyarakat agar dapat diperhatikan perusahaan, terutama kewajiban mereka yang berinvestasi di wilayah kami," pinta Rudiansyah, salah seorang warga. 

Permintaan tersebut merupakan sebuah unek-unek masyarakat. Karena selama ini perusahaan dianggap semaunya sendiri, dan ingkar janji terhadap kewajiban mereka terhadap warga. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)