Pemko Palangka Raya Bentuk Tim Pemetaan Pegawai Honorer

Oleh Hendri
20 Agustus 2022 - 15:50 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya membentuk tim untuk melakukan pemetaan dan pendataan terhadap pegawai tidak tetap (PTT) atau pegawai honorer. Tim ini diketuai Sekda Palangka Raya, Hera Nugrahayu. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sabirin Muhtar, ditunjuk sebagai sekretaris.

Ada tiga tugas utama dari tim tersebut, pertama melakukan verifikasi berkas, persyaratan dan verifikasi pembayaran honorarium PTT serta advokasi sesuai dengan SE Menpan RB. Kedua untuk memeriksa, memverifikasi berkas PTT dan tim juga bertugas menyusun langkah-langkah strategis dalam penanganan PTT di lingkungan Pemko Palangka Raya.

Ketiga penyusunan Road Map, hal ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan pendataan agar pelaksanaan sesuai target yang ditetapkan, paling lambat berkas terkumpul untuk diverifikasi tanggal 31 Agustus 2022. Verifikasi itu menyesuaikan target penyampaian ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum 30 September 2022 terlaksana dengan baik.

"Harapannya seluruh PTT yang digaji bersumber dari APBD dapat masuk database di BKN dan berhak untuk mengikuti seleksi ASN sesuai aturan ketentuan yang berlaku," kata Hera, Sabtu 20 Agustus 2022.

Pemerintah setempat berkomitmen untuk memprioritaskan ribuan honorer yang terancam kehilangan pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan baru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keputusan mengganti tenaga honorer menjadi PPPK dan PNS tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022. Artinya, mulai tahun depan pegawai pemerintah hanya berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN. (HENDRI/B-5)

TAGS:

#Pemko Palangka Raya #Pegawai Honorer

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Imigrasi Tasikmalaya Deportasi WNA India Karena Lewati Izin Tinggal

16 Mei 2024 - 23:31 WIB

Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.

Baleg Setujui RUU Kementerian Negara jadi Usul Inisiatif DPR

16 Mei 2024 - 23:21 WIB

Persetujuan tersebut dibuat setelah delapan fraksi di Baleg DPR RI menyatakan setuju, dan satu fraksi, yakni Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU Kementerian Negara untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Sekda Kalteng Ingatkan 6 Prinsip Pengelolaan BUMDes

16 Mei 2024 - 23:11 WIB

Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis

16 Mei 2024 - 23:00 WIB

Dengan demikian, dirinya menyebutkan apabila seorang pimpinan atau dirut membuat suatu kebijakan, hal tersebut bukan termasuk perbuatan kriminal. Tetapi, ia menegaskan langkah itu selama dilakukan dengan tidak menguntungkan diri sendiri.

Diisukan Maju Pilkada Kalteng, ini Respon Wamen LHK Alue Dohong

16 Mei 2024 - 22:51 WIB

Menanggapi isu tersebut, Alue Dohong mengaku belum begitu mengetahui hal itu. Namun ia menilai kenaikan namanya ke kalangan masyarakat ini atas aspirasi masyarakat sendiri.

Jamaah Calon Haji Indonesia Terlindungi Asuransi

16 Mei 2024 - 22:41 WIB

Widi menjelaskan, asuransi tersebut diberikan kepada jamaah calon haji Indonesia sejak masuk asrama, waktu pemberangkatan, dan ketika mereka masih berada di asrama saat pemulangan.

Gedung Baru Kejati Kalteng Campur Tangan Sugianto Sabran dengan Dana APBD

16 Mei 2024 - 22:31 WIB

Hal ini di bawah kekuasaan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dengan menggunakan anggaran seluruhnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.65,8 milliar.

Exco PSSI Ungkap Kenaikan Harga Tiket untuk Pendanaan Timnas Indonesia

16 Mei 2024 - 22:21 WIB

Arya menjelaskan selama perhelatan Piala Asia U-23 2024 dan pertandingan play-off Kualifikasi Olimpiade Paris 2024, terdapat pembiayaan akomodasi yang bertambah.