Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

JPU Kejari Kapuas Terima Pelimpahan Tahap Dua Dugaan Korupsi Mantan Kades Kaburan

  • Oleh Dodi Rizkiansyah
  • 03 Oktober 2022 - 22:00 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri atau Kejari Kapuas telah menerima tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau pelimpahan tahap II dari penyidik Polres Kapuas, satu berkas perkara tipikor pada Senin, 3 Oktober 2022.

Berkas perkara yang diterima atas inisial TA, mantan Kepala Desa (Kades) Kaburan dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan Dana Desa Kaburan Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. 

Hal itu disampaikan Kepala Kejari Kapuas Arif Raharjo didampingi para Kasi bahwa tersangka TA diduga melakukan tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kaburan, Kecamatan Pasak Talawang tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

"Dengan cara mengambil alih pekerjaan dengan cara sepihak, menguasai dan mengelola sendiri Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, dan Tahun Anggaran 2019 tanpa melibatkan TPK (tim pelaksana kegiatan), bendahara desa maupun perangkat desa," kata Arif Raharjo saat press realese.

Atas perbuatan tersangka tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp975 juta lebih berdasarkan perhitungan dari tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka TA yaitu Primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. 

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. (DODI RIZKIANSYAH/B-7)

Berita Terbaru

Disnakertranskop UKM Barito Utara Kembali Buka Pelatihan Operator Alat Berat

Disnakertranskop UKM Barito Utara Kembali Buka Pelatihan Operator Alat Berat

  • 29 April 2024 - 19:45 WIB
Wakil Ketua I DPRD Kapuas Apresiasi Pawai Carnaval Budaya

Wakil Ketua I DPRD Kapuas Apresiasi Pawai Carnaval Budaya

  • 29 April 2024 - 19:41 WIB
Barito Utara Akan Ikuti 19 Cabang Lomba pada FBIM 2024

Barito Utara Akan Ikuti 19 Cabang Lomba pada FBIM 2024

  • 29 April 2024 - 19:35 WIB
Supriatna Harap Golkar dan Gerindra Kembali Berkoalisi pada Pilkada Barito Timur 2024

Supriatna Harap Golkar dan Gerindra Kembali Berkoalisi pada Pilkada Barito Timur 2024

  • 29 April 2024 - 19:31 WIB
Cegah Risiko Anak Stunting, Calon Pasutri Diharuskan Ikut Bimbingan Pra Nikah

Cegah Risiko Anak Stunting, Calon Pasutri Diharuskan Ikut Bimbingan Pra Nikah

  • 29 April 2024 - 19:25 WIB
Berlangsung Meriah, Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Acara Laluhan

Berlangsung Meriah, Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Acara Laluhan

  • 29 April 2024 - 19:21 WIB
Disbun Kalteng Tinjau Komoditas Kopra di Kotim

Disbun Kalteng Tinjau Komoditas Kopra di Kotim

  • 29 April 2024 - 19:15 WIB
Pemkab Barito Timur Adakan Rembuk Stunting

Pemkab Barito Timur Adakan Rembuk Stunting

  • 29 April 2024 - 19:11 WIB
Kepala Disbun Kalteng Pastikan Pembagian SHU Sawit di Seruyan Adil

Kepala Disbun Kalteng Pastikan Pembagian SHU Sawit di Seruyan Adil

  • 29 April 2024 - 19:05 WIB
Pemkab Gunung Mas TTD Komitmen Bersama Sadar Tertib Arsip

Pemkab Gunung Mas TTD Komitmen Bersama Sadar Tertib Arsip

  • 29 April 2024 - 19:00 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri