Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bawaslu Panggil Gibran untuk Klarifikasi pada 2 Januari 2024

  • Oleh ANTARA
  • 31 Desember 2023 - 18:20 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat berencana memanggil cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka untuk dimintai klarifikasi terkait pembagian susu di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta.

"Undangan (klarifikasi Gibran) pukul 13.00 WIB, tanggal 2 Januari 2024," kata anggota Bawaslu Jakarta Pusat Dimas Trianto Putro saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Pusat (Jakpus) itu menyebutkan, setelah meminta klarifikasi Gibran, pihaknya segera memutuskan kasus tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Putusan itu akan diumumkan pada Rabu (3/12).

Bawaslu Jakpus telah memanggil Gibran untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan di area CFD itu pada Kamis (28/12). Namun, pemanggilan itu dibatalkan karena Bawaslu Jakpus menilai telah mendapatkan keterangan yang cukup untuk memutuskan perkara tersebut.

Akan tetapi, dalam rapat pleno yang digelar dari pukul 16.00 WIB hingga 22.00 WIB, Jumat (29/12), Bawaslu Jakpus menemukan data dan fakta baru sehingga mereka menilai dibutuhkan kajian lebih mendalam lagi untuk memutus kasus tersebut, termasuk mempertimbangkan kembali pemanggilan terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo itu.

Meskipun begitu, Bawaslu Jakpus tidak menjelaskan lebih lanjut data dan fakta baru yang dimaksud. Hal tersebut akan disampaikan begitu putusan disampaikan kepada publik.

Dimas mengatakan persoalan yang dikaji oleh pihaknya itu bukan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu, melainkan mengenai dugaan pelanggaran lain seperti penggunaan HBKB untuk aktivitas politik.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) menyebutkan HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut.

Dugaan tindak pidana pemilu terkait kasus itu telah diusut oleh Bawaslu RI bersama Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Sentra Gakkumdu menyatakan kegiatan cawapres nomor urut dua itu tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana pemilu.

ANTARA

Berita Terbaru

Pj Wali Kota Palangka Raya Minta ASN Berkomitmen Anti Korupsi dan Pungli

Pj Wali Kota Palangka Raya Minta ASN Berkomitmen Anti Korupsi dan Pungli

  • 30 April 2024 - 17:30 WIB
Pj Bupati Seruyan Nonton Bareng Semi Final Piala Asia U-23

Pj Bupati Seruyan Nonton Bareng Semi Final Piala Asia U-23

  • 30 April 2024 - 17:26 WIB
Erick Thohir Beri Motivasi Bagi Garuda Muda agar Tak Menyerah

Erick Thohir Beri Motivasi Bagi Garuda Muda agar Tak Menyerah

  • 30 April 2024 - 17:21 WIB
Pj Sukamara Apresiasi Pendidik dan Guru Penggerak

Pj Sukamara Apresiasi Pendidik dan Guru Penggerak

  • 30 April 2024 - 17:16 WIB
Dinkes Kalteng Beri WorkshopBLUDBapelkes

Dinkes Kalteng Beri WorkshopBLUDBapelkes

  • 30 April 2024 - 17:10 WIB
Pj Sukamara Hadiri Pembukaan Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak

Pj Sukamara Hadiri Pembukaan Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak

  • 30 April 2024 - 17:06 WIB
Jepang Lolos ke Final Piala Asia U-23 Setelah Menang 2-0 atas Irak

Jepang Lolos ke Final Piala Asia U-23 Setelah Menang 2-0 atas Irak

  • 30 April 2024 - 17:00 WIB
Koperasi dan UKM Berpotensi Angkat Perekonomian Daerah

Koperasi dan UKM Berpotensi Angkat Perekonomian Daerah

  • 30 April 2024 - 16:56 WIB
Inflasi Kalteng Kembali Masuk 10 Provinsi Terendah

Inflasi Kalteng Kembali Masuk 10 Provinsi Terendah

  • 30 April 2024 - 16:51 WIB
Ajak Masyarakat Rutin Konsumsi Ikan untuk Memenuhi Kebutuhan Omega 3

Ajak Masyarakat Rutin Konsumsi Ikan untuk Memenuhi Kebutuhan Omega 3

  • 30 April 2024 - 16:46 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri