BORNEONEWS, Palangka Raya - Focus Group Discussion (FGD) terkait Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung di Ruang Rapat Bajakah Utama, lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 20 Februari 2024.

FGD tersebut menghasilkan sejumlah poin penting. Ini setelah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dengan BPJS Ketenagakerjaan di Kalteng. Berikut rinciannya. 

Pertama, upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja khususnya pada sektor kehutanan, yang belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kedua, sektor usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri terdiri dari Perkebunan, Pertambangan, Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Ketiga, penggunaan DBH DR tersebut agar dapat dimanfaatkan sektor lain selain kehutanan.

Keempat, BPJS selaku penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di masa depan harus menjadi lebih universal dan inklusif, dan perlindungan pekerja harus diberikan sejak usia produktif bekerja.