BORNEONEWS- Pontianak:   Konflik-konflik di belahan dunia terjadi akibat persaingan kepentingan antar Negara menguasai sumber energi.  Dari berbagai konflik yang terjadi di dunia, lebih dari 70 persen disebabkan adanya perebutan sumber energi.

Demikian pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam orasinya yang berjudul  'Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Sebagai Modal Membangun Menuju Indonesia Emas'.

Orasi tersebut disampaaikan Panglima TNIJenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam rangka menerima penghargaan 'Royal University Award' dalam Dies Natalies ke 57 Universitas Tanjungpura di Auditorium Untan Jl. M. Isa Komplek Untan Pontianak, Kamis (19/05).  Royal Award merupakan anugerah kehormatan yang diberikan khusus kepada putra-putri Indonesia yang berkarya memajukan bangsa dan Negara.

'Energi fosil tidak dapat diperbarui, maka saat ini banyak pakar dan akademisi di seluruh dunia berusaha untuk menciptakan  energi baru pengganti energi fosil. Dan berdasarkan berbagai temuan ilmiah,  salah satu energi baru yang dapat diciptakan  adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau lebih dikenal energi hayati.'

'Kondisi tersebut akan memicu perang untuk mengambil alih energi dari negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya Indonesia dan sekarang ini yang terjadi adalah perang masa kini dengan latar belakang energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air dan energi. Dimana awalnya terjadi di wilayah Timur Tengah, maka secara otomatis akan bergeser menuju ke Indonesia, Afrika Tengah dan Amerika Latin,' terangya.

'Modal bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi tersebut adalah modal geografi dan modal demografi, ' lanjut Nurmantyo.   'Modal geografi  merupakan daratan yang  menjadikan negara agraris,  sedangkan lautan menjadikan negara maritim dan semua itu harus melibatkan rakyat.'

'Sedangkan untuk modal demografi adalah Indonesia mempunyai Pancasila dan kearifan lokal yang sudah terbukti mampu mengantarkan bangsa  meraih kemerdekaan dan melewati berbagai ancaman yang mengganggu jalannya pembangunan.' (*)