BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi ditantang memberantas pungutan liar (pungli) di instansi pemerintahan. Pungli yang terjadi nyaris di semua instansi pemerintah, membuat masyarakat resah. Instansi kepolisian, kementerian, hingga pemerintah daerah sempat menjadi lahan pungli bagi oknum petugas yang tidak bertanggung jawab. 

'Kalau pemerintah serius tinggal ditangkap saja oknum-oknum pegawai yang terlibat pungli. Banyak kok di dinas-dinas itu yang pungli,' kata Juned, warga Kecamatan Baamang, Sampit, Minggu (23/10/2016).

Aksi pungli ini terjadi di depan mata. Bukan hanya masyarakat umum yang mengeluh maraknya pungli di instansi pemerintah. Pegawai pun mengeluhkan adanya pungli di instansi tempat mereka bekerja.

Sudah rahasia umum, pungli masih sering dialami masyarakat, khususnya dalam pengurusan perizinan hampir di tiap tingkatan. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, namun ada pula yang memasang tarif.

Tidak hanya masyarakat, kalangan aparatur sipil negara pun tak luput dari pungutan liar oleh rekan mereka sesama aparatur. Sudah sering beredar adanya pungutan saat pegawai mengurus usulan kenaikan pangkat atau golongan, baik di instansi sendiri maupun di instansi terkait lainnya.

Umumnya korban enggan melaporkan karena takut urusan dipersulit. Apalagi bagi pegawai, mereka takut melaporkan karena tempat mereka berurusan tersebut adalah orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dibanding mereka.

'Pungli sudah mendarah daging pak, perlu penangananan serius. Kalau bisa pak bupatinya turun langsung ke instansi,' keluh salah seorang pegawai di salah satu SKPD yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Jika pemerintah daerah serius memberantas aksi pungli di instansi pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur. Perlu dibentuk tim khusus, karena aksi pungli yang dilakukan sangat rapi dengan modus menawarkan jasa kepada warga yang hendak mengurus ke instansi-instansi di daerah yang berjuluk Bumi Habarng Hurung ini.

Pegawai itu mengaku, sebagai staf biasa mereka tidak berani untuk membongkar aksi pungli yang kerap terjadi di instansi tempatnya bertugas dan instansi lainnya. Sebab, posisi dia adalah sebagai pegawai negeri, jika membongkar itu, maka dia khawatir akan menghadapi masalah.

Sementara itu, Bupati Kotim, Supian Hadi mengibarkan benderang poerang terhadap pungli yang melibatkan ASN di daerah ini. dia mengajak masyarakat melawan pungutan liar yang dilakukan oknum pemerintah maupun pihak lainnya. (RAFIUDIN/N).