BORNEONEWS, Jakarta - Koalisi kelompok masyarakat sipil mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang turut mengatur pembentukan komponen cadangan (komcad).

Para pemohon, yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan, telah mengajukan permohonan itu ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin.

Tim Advokasi, yang terdiri dari Imparsial, KontraS, Yayasan Kebajikan Publik Jakarta, PBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, serta beberapa individu yaitu Ikhsan Yosarie, Gustika Fardani Jusuf, dan Leon Alvinda Putra, berpendapat UU PSDN, yang diantaranya mengatur pembentukan komcad, bermasalah secara hukum serta melanggar hak asasi manusia (HAM).

Setidaknya, ada sejumlah pasal dalam UU PSDN yang dianggap bermasalah oleh para pemohon, yaitu Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, dan Pasal 82, kata peneliti dari Imparsial Husein Ahmad saat jumpa pers secara virtual yang diikuti di Jakarta, Senin.

Menurut para pemohon, masalah substansial dalam pasal-pasal itu, antara lain terkait definisi mengenai ancaman keamanan pertahanan negara, penetapan komcad yang juga menyasar sumber daya alam dan sarana prasarana di samping warga negara, aturan mengenai sanksi pidana, dan penggunaan hukum militer pada anggota komcad yang merupakan masyarakat sipil.

Ikhsan Yosarie, salah satu pemohon dan peneliti SETARA Institute, menjelaskan bahwa pemaknaan terhadap kewajiban bela negara tidak boleh diartikan sebagai wajib militer.

“Konstitusi sudah menjamin tiap-tiap warga negara terlibat dalam usaha membela negara. Bagi saya, keikutsertaan mereka (dalam bela negara, Red) tidak lantas dimonopoli-tafsirkan jadi militeristik,” kata Ikhsan.