BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah melakukan tahapan teknis pengelelolaan pertanggungjawaban keuangan dana hibah pemilihan gubernur (pilgub) Kalteng 2016.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalteng Santi Paskarina mengatakan, rapat evaluasi kesekretariatan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilgub Kalteng 2016 digelar untuk menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

'Proses penyusunannya ada yang baru, yaitu pengelolaan dana hibah,' kata Santi, di Aula Hotel Grand Kecubung, Pangkalan Bun. Rabu (20/4/2016).

Pengelolaan anggaran dana hibah Panwas Kabupaten/Kota, direvisi masuk ke daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalteng. Dalam penyelenggaraan Pilgub Kalteng, Bawaslu memperoleh dana hibah sebesar Rp40 miliar dari APBD provinsi Kalteng.

'Dana tersebut terbagi menjadi tiga tahap pencairan. Tahun 2015 cair Rp30 miliar dan 2016 Rp10 miliar,' sebutnya.

Besaran dana yang didistribusikan oleh Bawaslu Provinsi Kalteng ke Panwas kabupaten/kota menyesuaikan dari jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, pihak Bawaslu Kalteng yakin dana yang ada tidak 100 persen terserap.

'Laporan pertanggungjawabannya harus disampaikan sebelum 30 April 2016,' tegas Santi.

Poin lain dalam rapat tersebut yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi pengawas tingkat kabupaten/kota dalam mempersiapkan dan melengkapi laporan penggunaan dana hibah itu.

'Sekretariat pengguna dana mutlak harus menyusun laporannya,' sambut Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Kalteng, Eko Wahyu.

Eko menyebut dipilihnya Pangkalan Bun sebagai kota tempat evaluasi penggunaan dana hibah, karena dalam waktu dekat Kotawaringin Barat (Kobar) akan menggelar pemilihan bupati. Selain itu, kata dia, banyak panwas dari kabupaten lain belum pernah ke Pangkalan Bun (ibukota Kobar). (CR-1/B-10)