Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

DKP Tolak Niat Pemprov Ambil Alih PPI Kumai

  • Oleh Raden Aryo Wicaksono
  • 19 Mei 2016 - 17:00 WIB

BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kotawaringin Barat (Kobar) tetap mempertahankan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai, yang kabarnya akan diambilalih Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng). Sebab, selain sudah cukup banyak anggaran daerah yang terkucur untuk perawatan dan pembangunan sejumlah fasilitas komplek,. PPI Kumai juga merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perikanan untuk Kobar.

Sekretaris DKP Kobar, sekaligus Kepala PPI Kumai, Rudolf Ditta mengatakan, baru-baru ini pemprov menyampaikan rencananya untuk mengambilalih pengelolaan PPI Kumai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar. Rencana pemprov itu diakuinya menimbulkan pertentangan atau penolakan dari pemerintah daerah, khususnya DKP. Sebab PPI Kumai merupakan salah satu andalan, penyokong PAD sektor perikanan di Kobar.

"Kemarin di provinsi sempat berdebat ramai. Saya sampaikan, pengelolaan segala fasilitas PPI itu, tiap tahunnya bisa menyumbang PAD sekitar Rp250 juta. Kalau diambil, PAD yang mau kami berikan ke daerah apa" ujar Rudolf Ditta, Rabu (18/5/2016).

PAD yang dimaksud Rudolf Ditta, salah satunya pengelolaan retribusi pemakaian TPI, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi TPI. Serta pemasukan dari pengelolaan fasilitas PPI lainnya.

Selain itu, sebab sejak diserahkan pengelolaannya, dari pusat kepada Kobar sekitar 2006, tak sedikit anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kobar, maupun anggaran pendapatan belaja negara (APBN) yang sudah terkucur untuk PPI Kumai. Baik perawatan ataupun pembangunan sejumlah fasilitas pendukung kegiatan nelayan. Seperti dermaga labuh tambat kapal dan TPI yang baru beberapa tahun terakhir selesai dibangun.

"PPI itu sudah ada sejak tahun 70-an, tapi baru diserahkan ke daerah sekitar 2006-an. Jadi sampai sekarang sudah berapa anggaran yang dikeluarkan. Kemudian, kalaupun mau akan diambilalih, apakah provinsi bisa langsung siap mengelola PPI"

Diakuinya, mekanisme lelang ikan di PPI Kumai memang butuh proses agar bisa berkembang seperti diharapkan. Rudolf Ditta berharap PPI Kumai tetap menjadi aset daerah Kobar dan dikelola untuk menyokong pemasukan daerah sekaligus menjadi salah satu tempat pembinaan nelayan di Kobar, khususnya di Kumai. (RADEN ARIYO/N).

Berita Terbaru