Polisi Proses Laporan Kasus Penistaan Agama oleh Pejabat Kemenhub

Oleh ANTARA
18 Mei 2024 - 03:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Polda Metro Jaya menyebut bakal memproses laporan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke berinisial AK yang bersumpah sambil menginjak Al Quran.

"Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024.

Ade Ary menambahkan pihaknya bakal menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa pelapor hingga terlapor.

"Setiap ada laporan polisi yang masuk tentunya ditindaklanjuti oleh penyelidik diawali dengan pendalaman melalui tahap penyelidikan," katanya. "Jadi saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik," sambungnya.

Sementara itu menurut Kuasa hukum Sunan Kalijaga, kliennya yakni istri terlapor VK, suaminya diketahui melakukan sumpah dengan Al Quran tapi melakukan dengan cara yang salah, yaitu dengan menginjak.

"Dia (AK) bersumpah untuk meyakinkan klien kami bahwa tidak melakukan perselingkuhan sehingga dia berinisiatif untuk meyakinkan ibu Vani dengan cara bersumpah menginjak Al Quran, " katanya.

Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.

Pembebastugasan sementara dari jabatan ini dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang secara internal telah dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, melalui Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Setditjen Perhubungan Udara.

"Kami menyesalkan kasus KDRT yang melibatkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X (Merauke) Asep Kosasih. Saat ini yang bersangkutan telah dibebastugaskan guna memudahkan penyelidikan," kata Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Cecep Kurniawan dalam keterangan, di Jakarta, Kamis (16/5).

Untuk kasus KDRT ini, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terpadu yang melibatkan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kalau terbukti kasus ini benar maka akan diberikan sanksi internal sesuai dengan aturan yang berlaku.

Cecep menyatakan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

“Sebagai PNS kita harus tunduk pada aturan yang berlaku, karena sebelum dilantik tentunya sudah dilakukan sumpah jabatan. Oleh karena itu, harus menaati kewajiban dan menghindari larangan-larangan yang ditentukan,” ujarnya.

Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.

ANTARA

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

IPB Training dan BPDPKS Latih Petani Agar Dapat Tambah Pengetahuan Baru Budidaya Sawit

01 Juni 2024 - 23:45 WIB

Koordinator Narasumber IPB Training sekaligus perwakilan dari Institut Pertanian Bogor, Hariyadi mengatakan bahwa pihaknya mengharap agar para peserta dapat menambah pengetahuan baru dalam budidaya sawit.

Ada 250 Izin Perhutanan Sosial di Kalteng

01 Juni 2024 - 23:30 WIB

IPB Training Didukung BPDPKS Latih 84 Petani Sawit

01 Juni 2024 - 23:15 WIB

IPB Training didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan petani sawit. Kali ini kegiatan pelatihan diikuti 84 orang petani kelapa sawit dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Mendag Sebut Warga Bisa Dipercaya Terkait Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

01 Juni 2024 - 23:00 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa warga masyarakat bisa dipercaya terkait dengan ketentuan pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi yang harus menggunakan KTP di pangkalan mulai 1 Juni 2024 ini.

Kepala Dislutkan Kalteng Gandeng Bank Kalteng Tunjang Program Perikanan

01 Juni 2024 - 22:50 WIB

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Darliansjah menyampaikan, demi mendukung pelaksanaan program-program perikanan agar dapat berjalan baik, pihaknya gandeng Bank Kalteng.

Polisi Gagalkan Tawuran Kelompok Pemuda Bersenjata Tajam

01 Juni 2024 - 22:40 WIB

Unit Tim Khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, menggagalkan aksi tawuran antarkelompok pemuda bersenjata tajam setelah melakukan patroli di beberapa lokasi pada Sabtu (1/6) pagi.

Disdagperin Kalteng Tanggapi Pembelian Elpiji 3 Kg Gunakan KTP

01 Juni 2024 - 22:31 WIB

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalteng Rangga Lesmana angkat bicara terkaitadanya kebijakanpembeliantabung gas elpiji 3 Kg diwajibkan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mulai 1 Juni 2024.

Sebagian Calon Haji yang Sakit Masih Bertahan di Madinah

01 Juni 2024 - 22:20 WIB

Kepala PPIH Daerah Kerja Madinah Ali Machzumi mengatakan sebagian calon haji yang sakit dan membutuhkan perawatan masih bertahan di Madinah, menunggu hingga kondisinya stabil untuk diberangkatkan menuju Makkah.

Kepala Diskominfo SP Palangka Raya Minta Masyarakat Waspada Terhadap Hoaks Selama Pilkada

01 Juni 2024 - 22:10 WIB

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik Persandian (Diskominfo SP) Palangka Raya, mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berita atau informasi hoaks selama masa Pilkada.

Vivo V30e Hadirkan Fitur Andalan untuk Berfoto Dengan Cahaya Minim

01 Juni 2024 - 22:00 WIB

Vivo Indonesia menghadirkan vivo V30e dengan berbagai fitur andalan yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk berfoto di tempat-tempat wisata dengan pencahayaan yang minim saat menikmati libur akhir pekan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia