BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pertama kali dalam sejarah, sejak resmi beroperasi sebagai Pangkalan Udara pada 1969. Pangkalan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun mendapat kecaman keras secara terbuka dari masyarakat, lewat aksi unjuk rasa damai di Bundaran Pancasila, Pangkalan Bun, Selasa (28/6).

Dalam demonstrasi tersebut, secara terbuka warga memberondong berbagai tuntutan, berkaitan dengan TNI AU Iskandar. Salah satunya, pencopotan Letkol Pnb. Ucok Enrico Hutadjulu dari jabatan Komandan Pangkalan TNI AU Iskandar.

Demonstrasi melibatkan sejumlah kelompok warga, organisasi masyarakat dan komunitas masyarakat adat di Kotawaringin Barat, juga warga kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) itu, merupakan buntut reaksi kekesalan warga terhadap Pangkalan TNI AU yang beberapa tahun belakangan dianggap sewenang-wenang dan bersikap arogan terhadap masyarakat.

Di antaranya sikap sewenang-wenang TNI AU Iskandar berupa perampasan pesawat kamera tanpa awak atau drone milik sejumlah warga, penahanan kendaraan mobil milik warga sipil, penguasaan sepihak aset daerah bangunan VIP milik pemerintah daerah dan pungutan liar terhadap para supir kendaraan angkutan penumpang di Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun.

Kemudian, dugaan penyalahgunaan ribuan hektare lahan aset negara yang dikelola TNI AU Iskandar dalam bentuk dugaan aktivitas illegal logging dan tambang galian C. Terakhir yang baru-baru ini terjadi dan juga sebagai pemicu gerakan massa ini, adalah penyegelan tanah dan bangunan rumah warga di Gang Banteng, RT 24 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), oleh sejumlah personel TNI AU berseragam dan bersenjata lengkap pada, Kamis (23/6/2016).

Seorang orator aksi damai, Aminullah menyerukan penolakan sikap sewenang-wenang dan arogansi yang dilakukan TNI AU Iskandar terhadap masyarakat Kobar. Ia juga mengutuk intimidasi, ancaman dan kekerasan yang dilakukan TNI AU, baik oleh personal anggota maupun instansi, kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan TNI AU Iskandar.

Secara terbuka dirinya juga mempersilakan Komandan TNI AU, Letkol Pnb Ucok Enrico Hutadjulu angkat kaki dari Kotawaringin Barat karena dianggap gagal mengayomi rakyat dan bersikap arogan terhadap warga Kobar.

"Kami tidak takut terhadap senjata. Akan kami hadapi walau harus mengorbankan nyawa. Kami persilakan Ucok dan para kroninya angkat kaki dari Kobar. Kalau perlu kami akan urunan untuk membelikan tiket pesawatnya," ujar Amin, Selasa (28/6/2016).

8 Poin Pernyataan Sikap dan Tuntutan Warga

Di tempat yang sama, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sayid Abi Nazar dalam orasinya menyampaikan, terdapat sejumlah poin pernyataan sikap dan tuntutan warga Kobar, yang telah dilayangkan kepada pemerintah pusat, berkaitan keberadaan Pangkalan TNI AU Iskandar di Kobar. Yakni, mendesak pemerintah, khususnya Presiden RI Joko Widodo, juga Komnasham, DPR-RI, Mabes TNI dan seluruh lembaga pemerintah dan sipil lain, untuk turun tangan mengusut berbagai kasus kekerasan dan intimidasi yang pernah dilakukan Pangkalan TNI AU Iskandar, terhadap masyarakat Kobar.

Kemudian, menuntut pembebasan Bandar Udara Iskandar Pangkalan Bun, dari intervensi militer, khususnya TNI AU, dan mengembalikan hak otoritas Bandara Iskandar kepada Peraturan Sipil. Pengusutan dugaan penyalahgunaan aset negara yang diduduki oleh TNI AU Iskandar dan pembebasan jalan umum, lintas Kumai-Pangkalan Bun, yang dibangun dan sudah digunakan masyarakat sejak Indonesia belum merdeka, dari klaim TNI AU.

"Selanjutnya, kembalikan hak masyarakat yang sudah dirampas secara paksa tanpa dasar hukum yang jelas oleh TNI AU Iskandar," ujar Sayid Abi Nazar, Selasa (23/6).

Poin berikutnya, selain meminta penghapusan berbagai pungutan liar di Bandara Iskandar Pangkalan Bun dan bentuk pungutan tidak sah lainnya. Massa juga menolak solusi tukar guling lahan, dalam penyelesaian sengketa lahan antara TNI AU Iskandar dan warga. Khususnya sebelum adanya kejelasan duduk perkara sengketa tanah. Baik secara historis, sosiologis dan yuridis.

"Mencopot jabatan Danlanud Iskandar, Letkol Pnb. Ucok Enrico Hutadjulu dan anggota lanud lainnya yang terlibat, penyegelan , intimidasi dan kekerasan terhadap warga. Serta angkat kaki dari Kobar."

Aksi damai warga ini diperkirakan mulai digelar pada sekitar pukul 10.00 WIB dan terpusat di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun. Puluhan personel Polres Kobar dan sejumlah personel TNI AD Kodim 1014 Pangkalan Bun, dikerahkan di sejumlah titik, mengamankan dan mengantisipasi potensi anarkisme yang timbul. Serta membatasi aksi demo warga meluas tak terkendali. (RADEN ARYO/m)